Oleh: Toto Fachrudin
Wakil Direktur Radar Banjarmasin
Indonesia saat ini menghadapi dua bencana yang membuat rakyat merasakan deritanya. Bencana pertama datangnya dari alam. Gempa di NTT membuat sebagian besar penduduk menjadi korban. Ada yang kehilangan nyawa, terluka hingga lenyapnya harta benda.
Kemudian bencana kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan dan Sumatera, hingga membuat napas terasa sesak oleh asap yang pekat.
Bencana kedua datangnya dari pejabat publik. Namanya bencana komunikasi. Asal bicara tanpa melihat konteks, membuat publik merasakan sakit hatinya secara langsung.
Bedanya kalau bencana alam deritanya secara fisik, kalau bencana komunikasi kecewanya terasa secara emosional.
Sudahlah menderita secara fisik, rasanya tak patut pula kita kecewa dan sakit hati oleh ucapan pejabat yang asal bicara.
Fenomena bencana komunikasi ini cukup sering terjadi. Tak hanya saat terjadinya bencana alam. Tapi hampir semua ucapan yang keluar dari pejabat publik sering menjadi bencana komunikasi.
Sepertinya rakyat Indonesia sedang menghadapi ujian. Kali ini levelnya lebih tingi. Bukan lagi ujian bertahan dari ancaman anomali iklim.
Tapi ujian menjaga hati. Belajar sabar dan ikhlas untuk tidak terlalu kecewa atau sakit hati dengan omongan pejabat yang semakin tak berempati.
Rasanya bencana komunikasi ini lebih membekas. Karena ucapan tanpa empati sering kali meninggalkan trauma emosi yang terpendam di hati.
Sayangnya, bencana komunikasi yang mestinya bisa dicegah, justru diabaikan dan dianggap sebagai hal biasa.
Berulang dan terus berulang. Tak ada langkah mitigasi untuk mencegah bencana komunikasi. Dari pejabat pusat hingga daerah, memiliki kesamaan pola komunikasi yang nir empati.
Gempa dan karhutla dianggap kehendak alam yang tak kuasa ditolak. Tapi tidak pernah menyampaikan data dan fakta terkait faktor penyebab utamanya.
Semua bencana dianggap siklus alam. Padahal, akibat ulah manusia yang membuat alam murka hingga mendatangkan bencana.
Bila bencana komunikasi ini terus berulang, maka petaka yang lebih besar sangat mungkin terjadi. Amarah dan rasa kecewa membuncah menjadi kebencian, menjadi bara dalam sekam yang siap meledak bila sudah tak tertahankan.
Semoga para pejabat bisa belajar dari sejarah peradaban yang telah dituliskan oleh para sejarawan. Bahwa runtuhnya kekuasaan diawali dari setiap kata arogan yang terucap di ruang publik.
Setiap kata yang menyakitkan menjadi bibit kebencian. Lambat laun kebencian ini akan menemukan momentum yang siap meledak. Skala kehancurannya mungkin berbeda. Tapi dampak sosial ekonomi bencana alam dan bencana komunikasi tak jauh beda.
Selalu saja yang menjadi korbannya adalah rakyat. Semoga para pejabat publik bisa lebih menata lisan. Lebih bersimpati dan berempati setiap mengucap kata, agar tak ada lagi kegaduhan yang membuat rakyat semakin sakit hati. (*)
Editor : Arief M