Oleh: Ruben Cornelius Siagian
Peneliti multidisiplin
Chief Director PT. Siagian Global Research Center asal Medan, Sumatera Utara.
Di tengah kemiskinan struktural yang masih menggerogoti negeri ini, di mana gap pendidikan dasar hingga menengah semakin menganga lebar dan rakyat kecil harus berjuang mati-matian hanya untuk membayar SPP anaknya, LPDP dengan pongah terus membagikan ratusan miliar rupiah uang negara untuk “mencetak pemimpin masa depan”. Kedengarannya muluk dan patriotik. Tapi mari kita buka kedoknya, bahwa ini adalah skandal kebijakan elit yang sistematis. Program ini bukan sekadar gagal, melainkan secara aktif meningkatkan ketimpangan, menyia-nyiakan duit rakyat, melakukan cuci otak nasionalisme murahan, serta memperkuat kasta baru feodal modern. Sudah saatnya LPDP dirombak total dari akar-akarnya menjadi program yang benar-benar pro-rakyat kecil, bukan alat bagi anak orang kaya dan anak pejabat untuk semakin melambung.
Data resmi dan riset independen membantah habis narasi sukses yang terus dipromosikan pemerintah. Sejak 2013, puluhan ribu awardee dikirim ke luar negeri dengan biaya mahal. Namun, ratusan alumni pernah mencapai lebih dari 400 orang pada 2023 dan masih ada 44 orang terbaru yang tercatat belum kembali, yang memilih kabur dan menikmati hidup di negara maju. Beberapa akhirnya disanksi mengembalikan dana hingga miliaran rupiah per kepala. Negara rugi investasi langsung yang sangat besar, sementara pajak dari rakyat kecil justru membiayai talenta yang akhirnya diperas oleh ekonomi negara lain. Ini bukan kasus individu semata, melainkan kegagalan sistemik dari kebijakan return yang lemah, tanpa jaminan collateral memadai dan monitoring yang efektif.
Analisis mendalam New Mandala tahun 2020 sudah menyimpulkan dengan tegas bahwa LPDP gagal total baik sebagai investasi human capital maupun sebagai instrumen keadilan sosial. Sebagai investasi, tidak ada mekanisme penempatan kerja strategis yang serius. Sebagai alat pemerataan, seleksinya masih didominasi anak-anak dari latar belakang mampu yang sudah punya akses pendidikan elite sejak SD. Affirmative action untuk daerah 3T hanya segelintir dan setengah hati. Akibatnya, program ini justru semakin memperlebar jurang ketimpangan yang sudah menganga lebar.
Teori Pierre Bourdieu tentang reproduksi sosial semakin relevan. Pendidikan tinggi yang didanai negara sebesar ini bukanlah mesin pemerataan, melainkan alat ampuh untuk mengkonversi modal budaya, sosial, dan ekonomi keluarga elite menjadi gelar bergengsi serta posisi kekuasaan (Bourdieu, 2018; Delaney, 2017; Taylor, 2023). Meritokrasi LPDP hanyalah topeng tebal. Yang lolos biasanya sudah “terlatih” sejak kecil lewat les privat, sekolah unggulan, dan jaringan orang tua. Alih-alih membuka pintu lebar bagi rakyat kecil, program ini justru mengukuhkan kasta baru bernama “alumni LPDP” yang memiliki jaringan global, akses jabatan mudah, dan gaya hidup eksklusif.
Fondasi Human Capital Theory ala Gary Becker yang menjadi dasar LPDP pun bermasalah berat (Becker & Tomes, 2009). Mengirim orang ke luar negeri memang bisa meningkatkan skill individu, tetapi tanpa ekosistem domestik yang mendukung, yaitu laboratorium memadai, gaji kompetitif, birokrasi bersih, bahwa inisiatif ini berubah menjadi subsidi migrasi talenta secara terselubung. Berbagai riset di jurnal seperti International Journal of Educational Development menunjukkan bahwa beasiswa besar di negara berkembang sering gagal mempertahankan alumni jika tidak disertai reformasi struktural mendalam di dalam negeri (Campbell dkk., 2021; Jonbekova dkk., 2023).
Terlihat pada kasus viral alumni yang pamer paspor anak berkewarganegaraan asing atau “healing dulu” di Eropa bukanlah anomali, melainkan gejala sistemik yang menyoroti ketimpangan. Mereka dapat dana negara, dapat exposure dunia pertama, lalu langsung membandingkan dengan realita Indonesia yang penuh kemacetan, korupsi, dan gaji yang tidak sepadan. Satu kasus viral saja sudah cukup membakar amarah publik karena mewakili ratusan yang diam-diam memilih stay abroad. Sementara anak petani di pelosok yang gagal masuk LPDP terpaksa berhutang atau bahkan putus sekolah. Ironisnya, program afirmasi yang seharusnya pro-miskin malah kerap diisi anak keluarga pejabat atau pengusaha. Privilege semakin menumpuk di atas privilege, memperkokoh feodalisme baru di balik kedok meritokrasi.
Jangan lagi tambal sulam. LPDP harus dibongkar dan diubah total menjadi program yang pro-rakyat kecil. Reformasi seleksi harus radikal, yaitu minimal 70-80% kuota wajib diberikan kepada kandidat dari keluarga pra-sejahtera, daerah 3T, penyandang disabilitas, dan perempuan marginal. Bobot socio-economic background harus jauh lebih besar daripada sekadar IPK dan essay “kontribusi” yang gampang direkayasa.
Enforcement harus dengan besi, yaitu dengan collateral wajib berupa aset keluarga atau garansi, tracking digital yang ketat, dan sanksi pidana bagi yang kabur. Berikan insentif nyata bagi yang pulang, yaitu gaji premium, posisi strategis, dana riset memadai, dan jalur karir cepat khususnya di daerah sehingga pulang bukanlah pengorbanan melainkan kesempatan emas.
Fokus harus digeser ke dalam negeri dan model hybrid. Kurangi porsi studi murni di luar negeri, perkuat kerjasama dengan universitas dalam negeri berkualitas, dan kembangkan program sandwich di mana sebagian studi dilakukan di luar dan sebagian besar di dalam negeri. Prioritaskan bidang yang langsung menyelesaikan masalah rakyat, yaitu pendidikan dasar, pertanian berkelanjutan, kesehatan masyarakat, dan pemberantasan korupsi.
Transparansi harus menjadi jiwa program ini. Publikasikan secara terbuka data lengkap setiap penerima beserta latar belakang keluarga, biaya yang dikeluarkan, dan kontribusi nyata setelah lulus. Lakukan audit independen tahunan oleh masyarakat sipil. Dana abadi harus dievaluasi keras, yaitu jika lebih banyak mengalir ke elite, alihkan sebagian besar ke beasiswa pendidikan dasar dan menengah bagi rakyat kecil.
Tolak ukur keberhasilan LPDP pun harus diubah. Bukan dari berapa banyak PhD yang dihasilkan, melainkan berapa banyak alumni dari latar belakang miskin yang berhasil naik kelas dan memberi dampak konkret di komunitasnya. Program ini harus diintegrasikan dengan upaya desentralisasi pendidikan nasional yang lebih luas.
LPDP saat ini adalah gejala negara yang sakit, yaitu elit yang sibuk self-perpetuation sementara rakyat kecil ditinggalkan. Teori, data, dan kasus nyata semuanya berbicara sama, bahwa program ini gagal menghadirkan human capital yang inklusif dan justru memperdalam ketimpangan. Kalau pemerintahan Prabowo cs benar-benar serius dengan visi “Indonesia Emas”, ubah LPDP sekarang juga menjadi alat pemerataan yang sesungguhnya, bukan pabrik kasta baru yang menghisap darah rakyat.
Rakyat kecil sudah terlalu lama membayar pajak untuk program yang tidak berpihak pada mereka. Saatnya duit itu dikembalikan ke pemiliknya yang sebenarnya. Reformasi total atau bubarkan. Tidak ada kompromi untuk ketidakadilan struktural yang terus berlanjut.
Editor : Arief