Oleh: Alfinnor Effendy, S.Ag,M.H
Dosen Luar Biasa (LB) di Fuh UIN Antasari Banjarmasin,
Wakil Ketua Riset dan Kajian Daerah DPD KNPI Banjarmasin 2024-2027
Di era digital saat ini, citra pejabat publik sering kali dibangun bukan melalui kerja nyata, melainkan melalui kamera dan media sosial. Tidak sedikit pejabat yang lebih sibuk menciptakan engagement dan mengatur pencitraan diri ketimbang menata kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Padahal, esensi seorang pejabat publik bukanlah sebagai konten kreator yang mencari perhatian, tetapi pelayan masyarakat yang bekerja dengan nurani, etika, dan hasil yang berdampak langsung bagi publik.
Fenomena “pejabat pencitraan” dapat dijelaskan melalui teori Impression Management dari Erving Goffman. Menurut Goffman, setiap individu berusaha menampilkan kesan tertentu kepada publik seolah berada di atas panggung sosial. Dalam konteks pejabat publik, “panggung depan” itu adalah media sosial, tempat mereka menampilkan citra sempurna sebagai pemimpin yang dekat dan aktif. Namun, sering kali “panggung belakang”—tempat perencanaan kebijakan dan evaluasi kerja yang sesungguhnya—tidak dikelola dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, substansi kepemimpinan publik bergeser dari kerja nyata menuju pencitraan semu.
Max Weber dalam konsep Etika Tanggung Jawab (Ethic of Responsibility) mengingatkan bahwa pejabat publik harus bertindak dengan kesadaran moral, bukan untuk mengejar popularitas. Kekuasaan tanpa etika hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial, dan popularitas tanpa kerja nyata hanyalah ilusi yang menipu masyarakat. Sayangnya, ilusi inilah yang kini menjelma menjadi realitas politik modern, di mana kamera lebih cepat menilai ketimbang hasil kebijakan.
Fenomena ini sangat terasa nyata di berbagai ruang-ruang platform digital oleh berbagai kalangan pejabat public dari berbagai instansi. Banyak akun pejabat publik yang aktif menampilkan kegiatan mereka seperti memantau proyek, membagikan bantuan, meninjau pasar, menyapa masyarakat, hingga ikut kegiatan social liburan dll. Namun, jika kita menelusuri lebih dalam, persoalan mendasar seperti kemiskinan struktural, pengangguran, banjir tahunan, darurat sampah, dan ketimpangan layanan publik tetap menjadi masalah yang berulang. Artinya, publik tidak lagi membutuhkan pose action, tetapi policy action; bukan caption inspiratif, tetapi keputusan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat bawah dan tentunya tegas juga berdampak.
Teori Public Service Motivation dari Perry dan Wise (1990) menekankan bahwa pejabat publik yang ideal seharusnya memiliki semangat altruistik—yakni dorongan tulus untuk melayani masyarakat. Akan tetapi, di era digital populism seperti sekarang, banyak pejabat yang justru terjebak pada logika “like” dan “follower”. Mereka lebih berupaya menjaga algoritma ketenaran daripada mengukur dampak kebijakan. Akibatnya, media sosial berubah menjadi arena kompetisi citra, bukan komunikasi kebijakan. Rakyat menjadi sekadar audiens, bukan penerima manfaat dari keputusan pemerintah.
Yang lebih memprihatinkan lagi, keberanian untuk mengakui kegagalan hampir punah dari wajah politik kita. Padahal, pengakuan terhadap kegagalan adalah bagian penting dari good governance—yakni pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Di negara maju, pejabat yang gagal menjalankan amanah biasanya mengundurkan diri atau menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Di Indonesia, sebaliknya, kegagalan sering kali ditutupi dengan pencitraan baru,atau pergi keluar negeri bahkan tutup akaun medsos, seolah-olah tak pernah ada kesalahan.
Sikap demikian justru merusak kepercayaan publik. Rakyat tidak menuntut pejabat yang sempurna, tetapi pejabat yang jujur dan berani bertanggung jawab dan tentu yang utama menjadi garda terdepan pada realitas. Seorang pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa sering ia muncul di layar, melainkan dari seberapa besar perubahan positif yang dirasakan masyarakat akibat kebijakannya. Di sinilah letak krisis kepemimpinan kita hari ini: pejabat publik lebih takut kehilangan pengikut atau kehilangan voting daripada kehilangan kepercayaan rakyatnya.
Media sosial tentu tidak bisa diabaikan. Ia adalah sarana penting untuk transparansi dan komunikasi. Namun, posisinya harus proporsional—sebagai alat, bukan tujuan. Jika media sosial dijadikan panggung utama kebijakan publik, maka demokrasi akan melahirkan generasi pemimpin yang lihai berpose tetapi miskin gagasan, yang pintar berbicara tetapi gagap bekerja.
Pejabat publik sejatinya adalah penggerak perubahan sosial. Ia harus menjadi penjaga nurani publik, bukan penghibur di layar gawai. Rakyat tidak membutuhkan video yang viral, tetapi visi yang jelas. Mereka tidak butuh drama politik, tetapi data dan hasil konkret di lapangan. Mereka tidak menuntut pejabat yang pandai membuat konten, tetapi yang sanggup mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memastikan keadilan sosial berjalan.
Karena itu, sudah saatnya pejabat publik di seluruh level—baik pusat maupun daerah—mengembalikan orientasi kerja kepada esensi pelayanan publik. Jadilah pemimpin yang hadir bukan hanya di layar, tetapi di lapangan; yang berani mengakui kegagalan, memperbaiki kesalahan, menindak berbagai kelalaian kebijakan dan mengukur keberhasilan dengan kesejahteraan rakyat, bukan dengan popularitas pribadi.
Kejujuran dalam mengakui kekurangan adalah bentuk kekuatan moral tertinggi. Seorang pejabat yang berani berkata, “Saya gagal,” jauh lebih terhormat daripada yang sibuk menutupi kelemahan dengan pencitraan baru. Karena pada akhirnya, sejarah tidak menilai siapa yang paling viral, tetapi siapa yang benar-benar bekerja. Dan rakyat akan selalu mengingat, bahwa pejabat sejati bukanlah konten kreator—melainkan pelayan publik yang tulus bekerja untuk kesejahteraan bersama. ()
Editor : Arief