Fenomena TPA Open Dumping

admin • Dipublikasikan Selasa, 29 Juli 2025 | 20:33 WIB
Rujalinor
Rujalinor

          Oleh: Rujalinor
          Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan

Awal Tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberikan sanksi paksaan kepada 343 TPA open dumping (pembuangan sampah terbuka) di Indonesia. Sanksi pakasaan tersebut, untuk memastikan tidak ada lagi TPA yang menggunakan sistem open dumping dalam pengelolaan sampah.  Sistem pembuangan sampah secara terbuka dilarang, karena akan menyebabkan pencemaran air dan tanah dari air lindi, pencemaran udara dari gas metana yang dihasilkan, dan sumber penyebaran penyakit.

Di Kalimantan Selatan ada beberapa TPA yang pengelolaan sampahnya masih menggunakan sistem open dumping. TPA Basirih Banjarmasin misalnya. Diberikan sanksi penutupan sejak 1 Februari 2025. TPA Tabing Rimbah di Kabupaten Barito Kuala juga ditutup karena sistem open dumping. Selain itu ada empat TPA yang masih diizinkan beroperasi, dengan syarat melakukan revitalisasi zona TPA yang menggunakan sistem open dumping. Jika revitalisasi tersebut tidak dapat terpenuhi, maka terancam akan ditutup seperti TPA Basirih. Empat TPA tersebut adalah TPA Cahaya Kencana Kab. Banjar, TPA Hatiwin Kab. Tapin, TPA Tebing Liring HSU dan TPA Sungup Kanan Kab. Kotabaru.

TPA open dumping bukan hanya terjadi pada TPA, yang sejak awal dibangun tidak menggunakan sistem pengelolaan sampah yang direkomendasikan. Mengutip detik.com (25/04/2025) TPA Cahaya Kencana, merupakan TPA yang dibangun dengan sistem sanitary landfill dan menjadi role model nasional serta mendapatkan 7 piala adipura kencana. Namun saat ini sistem pengelolaan sampahnya berubah menjadi open dumping. Hal tersebut menunjukan bahwa, pengelolaan sampah tidak cukup dengan membangun TPA sesuai standar, tapi harus ada upaya untuk menekan volume sampah dengan mengoptimalkan pemilahan dan daur ulang sampah, melibatkan masyarakat dan penggunaan teknologi. Jika itu tidak dilakukan, semua TPA akan over kapasitas dan berubah menjadi TPA open dumping.

Jika melihat kembali terkait kebijakan sanksi paksaan pemerintah terhadap 343 TPA di Indonesia, bukan sesuatu hal yang mendadak dilakukan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jelas mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menutup TPA sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling lambat 5 tahun sejak undang – undang tersebut disahkan. Namun karena banyaknya pemerintah daerah yang lalai dan abai, sehingga upaya paksa harus dilakukan.

TPA open dumping bukan masalah biasa karena dampaknya yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah, agar memberikan perhatian serius, untuk memperbaiki pengelolaan sampah dari hulu hingga hilirnya. Dan membangun kesadaran kolektif seluruh stakeholder terkait, pemiliki kawasan, dunia usaha serta masyarakat, untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap setiap sampah yang dihasilkan, agar lingkungan tempat kita hidup masih layak untuk dihuni, hingga generasi yang akan datang.

Praktik TPA open dumping sebenarnya fenomena “gunung es” dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Jika mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup. Indonesia menghasilkan sampah 56,63 juta ton per tahun. 22,09 juta ton sudah tertangani. 12,37 juta ton sampah berada di TPA open dumping. Sisanya 22,17 juta ton sampah (±40 persen) terbuang ke lingkungan dan justu lebih membahayakan. Sehingga menyelesaikan problem TPA open dumping, baru menyelesaiakan permukaannya saja dari persoalan sampah di Indonesia. Masih ada 22,17 juta ton sampah setiap tahunnya yang di buang ke sungai, laut dan lingkungan sekitar kita. Sehingga harapannya, Pemerintah bisa menyelesaikan masalaha hingga tuntas, bukan hanya permasalahan yang terlihat di permukaan saja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ditargetkan pengelolaan sampahnya sudah 100 persen pada 2025, namun faktanya belum baru ±40 persen terkelola dengan baik. Sehingga pemerintah melalui KLH, menargetkan kembali pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029.

Target yang ditetapkan pemerintah, tentu harus dibarengi dengan aksi dan rencana strategis agar bisa tercapai sesuai waktu yang ditentukan. Disamping melakukan revitalisasi TPA open dumping, pemerintah juga pelu memastikan mekanisme rantai angkut sampah yang bisa dikontrol dan menjangkau semua kawasan, untuk mencegah sampah dibuang bebas ke lingkungan. Serta melakukan pendekatan yang komprehensif dan efektif, agar masyarakat secara sadar melakukan pilah sampah dari sumbernya.

Penggunaan teknologi juga harus semakin ditingkatkan dalam pengelolaan sampah, terutama pengolahan sampah residu yang tidak bisa didaur ulang, dengan bantuan teknologi, sampah bisa dicacah dan dikeringkan menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) dan SRF (Solid Recovered Fuel), sebagai bahan bakar alternatif industri semen dan pembangkit listrik, pengganti batu bara. Sehingga sampah yang awalnya menjadi masalah, justru bisa menjadi berkah dan solusi bagi lingkungan dan manusia.

Selain itu, bagi akses daerah yang sulit untuk melakukan pengangkutan sampah hingga ke TPA, maka perlu dibuat mekanisme agar melakukan pengelolaan sampah pada tingkat kecamatan atau desa, termasuk penyediaan insinerator untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang, atau menggunakan teknologi lainnya agar sampah tidak dibuang bebas ke lingkungan.

Harapan itu adalah harapa ideal. Keputusan pilihan ada ditangan pemerintah dan masyarakat itu sendiri, apakah mau menyelesaikan permasalahan sampah dari hulu hingga hilirnya, atau membiarkan kondisi yang ada tanpa ada upaya perubahan. Waktu lah yang akan menjawabnya, dimana lingkungan hanya memberikan respon, atas pilihan yang kita putuskan.

Editor : Arief M
Opini