KORAN Kompas edisi Selasa 27 Agustus 2024 memberitakan tentang kemiskinan ekstrem yang masih membayang. Disebutkan pemerintah terus mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem di sisa waktu pemerintahan sekarang demi mencapai kesejahteraan sosial.
Oleh SIGID MULYADI
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung,
Kementerian Keuangan
Berbicara tentang kemiskinan, saya teringat pernah menamatkan novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. Ada satu penggalan cerita dari novel itu yang menggambarkan kesedihan terkait kemiskinan.
"Hari itu, Dahlan menunduk dalam. Di tangannya, sepatu yang sudah sangat lusuh dan berlubang. Ia merasa malu saat teman-temannya mengejek karena sepatunya yang tak layak pakai. Tapi ia tak punya pilihan lain. Ibunya pun hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca, tak mampu membelikan sepatu baru karena uang yang ada hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dahlan menggenggam erat sepatunya, berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia akan mengubah nasibnya."
Mungkin, gambaran pilu untuk sebuah sepatu, tak lagi terjadi di masa kini. Namun, tidak bisa dipungkiri, sebagaimana pemberitaan diatas, kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengatasinya. Dan ketika kita bicara tentang kemiskinan di Kalimantan Selatan, maka penting untuk melihat angka statistik. Merujuk rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di Kalsel tercatat 4,11 persen, turun dari 4,29 persen pada Maret 2023. Ini memang sebuah kemajuan, namun tantangan itu masih ada.
Definisi kemiskinan sendiri adalah ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. BPS menggunakan Garis Kemiskinan sebagai batas minimum pengeluaran untuk kebutuhan tersebut. Pada Maret 2024, Garis Kemiskinan di Kalsel adalah Rp632.739 per kapita per bulan. Ini mengalami peningkatan 4,71 persen dari tahun sebelumnya, mencerminkan inflasi dan peningkatan biaya hidup yang turut mempengaruhi standar minimum.
Kita perlu melihat lebih dalam, misalnya dengan membandingkan antara perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, persentase kemiskinan adalah 3,62 persen, sedangkan di perdesaan 4,61 persen. Meski kedua angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya, kesenjangan ini menunjukkan tantangan yang lebih besar di perdesaan.
Selain itu, ketika kita melihat data dari tahun ke tahun, terdapat fluktuasi yang menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Pada periode 2016-2024, tingkat kemiskinan di Kalsel menunjukkan peningkatan signifikan pada September 2016, Maret 2017, September 2020, dan September 2022, terutama dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Namun, penurunan konsisten sejak Maret 2023 menunjukkan adanya perbaikan yang patut diapresiasi.
Kita juga harus membandingkan dengan provinsi lain dan data nasional. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kalsel lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 9,03 persen, dan juga lebih baik dari provinsi lain di Kalimantan seperti Kalbar dan Kaltim. Ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kalsel telah berhasil lebih baik dibandingkan provinsi tetangga.
Namun, apa yang menyebabkan kemiskinan masih ada? Faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur memiliki peran besar. Tingkat pendidikan yang rendah sering kali menjadi penghambat akses ke pekerjaan yang layak. Kesehatan yang buruk mengurangi produktivitas dan meningkatkan beban biaya. Keterbatasan lapangan kerja yang layak menyebabkan banyak orang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. Dan kurangnya akses ke infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, terutama di daerah perdesaan, juga menjadi faktor penting.
Bagaimana kita bisa mengatasi ini? Salah satu caranya adalah melalui pengelolaan APBD yang lebih fokus. Peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan guna memastikan akses yang merata dan berkualitas sangat penting. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar di daerah perdesaan perlu diutamakan untuk mengurangi kesenjangan dengan perkotaan. Dalam hal ini, dorongan Kanwil DJPb dan KPPN kepada pemda untuk optimalisasi DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dan jenis TKD lainnya, menjadi sangat relevan. Begitu juga dengan optimalisasi dana desa, yang nampaknya menjadi sebuah keharusan agar memberikan dampak bagi penurunan angka kemiskinan perdesaan.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, terutama di sektor informal, juga perlu dikembangkan lebih lanjut. Misalnya, melalui program pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan juga perlu ditingkatkan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program-program tersebut. Barangkali program seperti pembiayaan ultra mikro (UMi) yang disertai pendampingan kepada debitur sangat relevan untuk ditingkatkan cakupannya.
Bantuan sosial harus tepat sasaran dengan menggunakan data yang akurat dan sistem distribusi yang efektif. Pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pengentasan kemiskinan harus diperkuat. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
Pada dasarnya, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan terpadu dalam mengatasi kemiskinan. Ini termasuk penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan kerangka kebijakan yang komprehensif dan berbasis data. Selain itu, penting untuk terus melakukan inovasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan evaluasi dan perkembangan kondisi di lapangan.
Sejatinya, pemerintah sendiri telah menyusun kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan dokumen KEM-PPKF tahun 2025, kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan disusun dalam beberapa aspek penting yang saling melengkapi. Kebijakan itu antara lain: peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan ketersediaan dan akses perumahan, pengembangan infrastruktur pedesaan, peningkatan ketahanan pangan, program bansos, dan penanggulangan kemiskinan terpadu.
Pentingnya pendidikan sebagai salah satu aspek kebijakan ini juga tercermin dalam keseluruhan cerita novel Sepatu Dahlan. Novel tersebut mengandung pesan moral tentang pentingnya pendidikan, kerja keras, ketekunan, dan optimisme dalam mengatasi kemiskinan. Kisah Dahlan menekankan bahwa meskipun menghadapi banyak rintangan dan berasal dari keluarga miskin, dengan tekad yang kuat dan dukungan dari orang-orang sekitar, seseorang dapat mencapai impian dan meraih kesuksesan. Andaikan semua orang miskin memiliki mentalitas seperti Dahlan, tentu kita tidak perlu merasa khawatir. Kenyataannya, edukasi dan pendidikan masih harus terus ditingkatkan bagi kalangan bawah.
Mengatasi kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, namun dengan komitmen yang kuat, strategi yang tepat, dan kerjasama yang baik, kita dapat mencapai tujuan itu. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta perlu terus bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi seluruh penduduk Kalsel. Keselarasan dan sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan. (fud)
Editor : Arief