SENIN 12 Agustus 2024, caleg terpilih hasil Pileg 2024 dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tabalong periode 2024-2029. Pasca-sumpah jabatan, mereka secara resmi menyandang gelar wakil rakyat Tabalong.
Oleh KADARISMAN
Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tabalong
Menyandang jabatan dengan ikatan sumpah bukan perkara main-main. Kesetiaan menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai wakil rakyat memiliki dua pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kepada pemilik kedaulatan, konstituen dan rakyat.
Pertanggungjawaban moralitas menuntut legislator memiliki keharusan melaporkan kinerjanya kepada rakyat, sebab mereka duduk di kursi legislatif bukan atas hadiah dari partai politik, melainkan dipilih oleh rakyat.
Dialektika relasi legislator-pemilih haruslah berkelanjutan sehingga dapat saling memberi feedback perbaikan kesejahteraan serta perlindungan kepada publik.
Secara politik, wakil rakyat berkewajiban menjaga ritme demokrasi. Menjadi aktor yang dapat diandalkan untuk membumikan pendidikan politik bagi konstituennya, di luar dari aktivitas rutin seperti reses.
Legislator haruslah mewujudkan perilaku layaknya sebagai entitas politik yang melabuhkan aktivitasnya kepada terwujudnya kebijakan publik yang memihak rakyat, bukan sebagai korporasi politik yang menjadikan jabatan sebagai kesempatan memuluskan agenda yang berselimut kepentingan bisnis atas nama rakyat.
Menjadi politisi dan berhasil duduk sebagai penghuni Gedung Graha Sakata merupakan langkah politik yang harus dipupuk. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri untuk kemudian ikhtiar politik dapat diluaskan.
Kursi DPRD Tabalong harusnya bukan menjadi tujuan akhir. Bekal kepercayaan rakyat dan kemampuan menjaga komitmen politik di rumah rakyat harus dibawa ke medan pengabdian politik yang lebih menantang, seperti mengambil peran sebagai puncak kepemimpinan politik di lembaga eksekutif daerah.
Politisi yang lahir dari partai politik selama ini belum mampu merambah pucuk kepemimpinan eksekutif di daerah. Selama ini, bupati di Tabalong selalu lahir dari lingkungan birokrat. Padahal tak sedikit kader partai yang memiliki potensi cukup bagus, namun selalu kandas dalam dinamika Pilkada.
Ada banyak tugas menantang yang harus dilakukan oleh 30 anggota DPRD Tabalong pada tahun ini. Soal anggaran misalnya, banyak yang harus dipelototi, terlebih ketika tren APBD yang selalu meningkat setiap tahunnya.
Biar bagaimana pun postur APBD Tabalong adalah hasil pembahasan legislatif dan eksekutif. Saat ini masih memihak kepada belanja operasional dibanding belanja modal sehingga tidak berdampak positif terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu pula salah salah satu alasan mengapa pertumbuhan ekonomi kita melorot dari tahun sebelumnya.
Pada akhirnya, saya mengingatkan pada pundak para anggota DPRD Tabalong yang baru telah disematkan kedaulatan rakyat. Jadi jangan ragu lagi.
Atas nama rakyat dan kedaulatannya, "bertengkar" lah dengan pemerintahan agar APBD yang rakyat amanahkan tidak dihabiskan hanya untuk belanja operasional.
Atas kedaulatan rakyat itu pula, kita harus mengangkat topi penuh hormat. Disertai doa agar mereka amanah dan istikamah bersama rakyat. Teriring itu pula kita mesti ucapkan selamat bertugas kepada sang legislator!
Editor : Arief M