PEMILU 2024 telah berlalu. Telah berlangsung pemilihan umum legislatif (Pileg) pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Begitu pula pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres).
Oleh TEGUH PAMUNGKAS
Alumni ilmu komunikasi UIN Bandung
Namun, hajatan politik di tahun ini masih berlanjut. Memang Pilkada 2024 serentak dilaksanakan menjelang akhir tahun. Namun, atmosfernya sudah terasa di provinsi dan kabupaten/kota. Antar partai politik telah ramai melakukan lobi-lobi untuk mengusung kandidat. Sejumlah parpol aktif melakukan koalisi untuk mengusung siapa yang diusung dalam pilkada, dari para kader partai hingga mencari tokoh publik yang sekiranya cocok dan layak, tak sekadar populer.
Tak hanya itu, bakal calon gubernur, bupati/wali kota perorangan berencana mendaftarkan diri maju di Pilkada 2024. Beberapa individu juga melamar ke partai politik untuk dipinang sebagai bakal calon dari parpolnya. Bermunculan pula bakal calon independen turut meramaikan Pilkada serentak 2024.
Pilkada serentak dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Hal ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Di tahun 2024 ada sebanyak 545 daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak yang terdiri dari 37 pemilihan gubernur dan 415 pemilihan bupati/wali kota. Termasuk di Kalimantan Selatan.
Meriahnya pesta demokrasi pun berlanjut. Spanduk dan baliho mulai bersebaran di berbagai titik. Menjamur di mana-mana. Foto-foto dan nama-nama menghiasi jalanan dengan jargon andalannya masing-masing.
Sosialisasi Visi
Musim kampanye Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada 25 September 2024 hingga 23 November 2024 diharapkan bisa berjalan dengan tertib dan disiplin, benar-benar membawa informasi bagi para pemilih. Dengan catatan alat peraga kampanye dan atribut parpol dipasang sesuai tempat dan peruntukannya.
Memasang di pinggir-pinggir dan persimpangan jalan boleh-boleh saja, namun jangan sampai menutupi rambu-rambu jalan. Pemasangan gambar dan foto calon gubernur, wali kota/bupati di fasilitas umum sah-sah saja. Tetapi perlu diperhatikan untuk tidak meletakkan APK pilkada di lembaga sekolah, kompleks perumahan, dan perkantoran pemerintah serta tempat ibadah.
Alat peraga kampanye yang dipasang tetap memperhatikan estetika atau keindahan kota dan peraturan. Pohon-pohon di pinggir jalan berhak hidup untuk mengurangi polusi udara dan menghijaukan jalan-jalan di kota. Rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk mengatur para pengguna jalan. Berharap APK yang dipasang dipinggir jalan jangan sampai mencelakai pengguna jalan, karena alat peraga kampanye yang dipasang serampangan.
Para kontestan, yaitu calon gubernur dan calon bupati/wali kota memerlukan media dalam mengenalkan diri secara intens dari nomor urut, nama, dan tagline kepada publik. Selain memperkenalkan diri, sejatinya perlu juga memperkenalkan program-program. Salah satunya menggunakan alat peraga kampanye (APK) tadi.
Iklan politik merupakan bagian dari komunikasi politik. Menggunakan semua platform yang dimiliki dan memilih media mainstream untuk mendongkrak elektabilitas. Hal tersebut memiliki peranan penting untuk mencari popularitas dan menambah dukungan publik. Untuk memperoleh itu semua tentunya memerlukan pilihan dan penggunaan media. Ada berbagai macam media yang sekiranya diperlukan, seperti media luar, media massa dan media sosial.
Pertama, media luar semisal baliho, spanduk dan billboard merupakan media yang dipilih untuk mengenalkan diri di tempat-tempat yang dianggap strategis, bisa digunakan di persimpangan jalan yang banyak dilalui orang. Namun pemasangan APK tetap memperhatikan etika sosialisasi dan kampanye, tanpa membuat pelanggaran-pelanggaran di ruang publik.
Kedua, media massa berupa cetak, elektronik dan online memiliki kemampuan dalam mempengaruhi audiens. Dianggap efektif, memiliki peran penting untuk membentuk opini publik serta menentukan perilaku khalayak. Kita merasakan tatakala sering menonton iklan di televisi, semakin sering tayang maka semakin hafal tentang iklan itu.
Begitu pula dengan iklan kandidat calon gubernur dan calon bupati/wali kota. Semakin tinggi frekuensi dan durasi iklan tersebut, maka boleh diindikasikan semakin efektif dalam penyampaian visi misi dan pesan politik ke publik (masyarakat pemilih).
Ketiga, media sosial menjadi pilihan sebagai media kampanye lainnya. Selain menyasar kaum pemilih muda dan pemula, dengan adanya medsos memudahkan visi dan misi bisa menembus ranah privat. Kita bisa melihat sendiri, hampir setiap warga kini memiliki akun medsos, bahkan bisa lebih dari satu akun. Mereka sangat familiar dengan medsos.
Dengan memperhatikan fungsi komunikasi untuk mempengaruhi, otomatis pesan komunikasi yang disampaikan akan menimbulkan efek bagi si penerima pesan. Dampak atau efek setelah berkomunikasi bisa pada sisi aspek kognitif. Pesan-pesan politik dengan sengaja dibuat memperoleh simpati dan dukungan, baik dalam pemilihan kepala daerah.
Penggunaan media untuk beriklan politik memerlukan pertimbangan dengan seksama. Karena iklan politik melalui media begitu diperlukan dalam menyampaikan pesan yang bernama visi dan misi, bertujuan mempengaruhi publik untuk pengambilan keputusan ketika mendatangi ke tempat pemungutan suara nanti.
Pilkada 2024 merupakan gerbang kesejahteraan di daerah. Semua pihak berharap demokrasi yang sehat bisa tercipta. Suasana kondusif dengan memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi.
Berharap KPU dan Bawaslu dapat bekerja dengan profesional. Berkaca pada Pileg dan Pilpres kemarin, Pilkada kita harapkan bisa tertib, rukun dan damai. Sehingga benar-benar membawa kebaikan bagi rakyat Kalimantan Selatan dan bangsa Indonesia.
Editor : Arief M