Advertorial Banua BanuaPedia Basket Beauty Bisnis Bola Ekspedisi Ramadan Event Feature Female Gadget Hukum & Peristiwa Kesehatan Nasional Olahraga Opini Otomotif Pendidikan Politik Radar Kota Ragam Info Religi Sastra Tahulah Pian

Tapera Adalah Kita, Jokowi Pantas Meraih Nobel

Muhammad Syarafuddin • Kamis, 6 Juni 2024 | 09:13 WIB
Muhammad Syarafuddin
Muhammad Syarafuddin

ABAIKAN kebijakan lain selama sepuluh tahun terakhir. Cukup dengan Tapera saja, Presiden Jokowi pantas meraih hadiah Nobel.

         Oleh Muhammad Syarafuddin
         Redaktur Radar Banjarmasin

Tabungan Perumahan Rakyat adalah bukti kepedulian pemerintah pada nasib generasi muda.
Maka saya heran, banyak sekali yang mencemooh program out of the box ini.

Serikat buruh meminta Tapera dikaji ulang. Asosiasi pengusaha juga merasa keberatan. Bahkan, sekelas Prof Mahfud MD ikut-ikutan mengkritik.

Para kritikus ini seyogyanya berhenti menggunakan kacamata kuda. Untuk memahami Tapera, pakailah kacamata keledai.

Sedikitnya ada tujuh pasal pembelaan. Mengapa kita harus mendukung Tapera.

Pertama, milenial dan gen Z kerap mengeluh karena tidak sanggup mencicil rumah. Membayar DP-nya saja berat. Alasannya, kenaikan upah minimum tidak sebanding dengan kenaikan harga properti.

Padahal salah sendiri. Kenapa telat lahir. Kenapa baru memasuki dunia kerja di masa sulit seperti sekarang.

Mengutip kata motivator, ini hanya soal perbedaan sudut pandang.

Anak muda memandang papan sebagai kebutuhan primer. Agak kolot dibanding pandangan boomer, bahwa tanah dan rumah adalah aset.

Perhatikan laporan harta kekayaan pejabat negara. Di kolom aset tidak bergerak, biasanya tercatat puluhan hektare tanah dan beberapa buah rumah. Tirulah mereka.

Kedua, 3 persen itu kecil. Berapa sih. Belum sampai 10 persen.

Tinggal bagaimana pintar-pintar mengatur keuangan. Ketimbang menghabiskan duit gaji dengan meminum kopi es di kafe atau mengoleksi robot gundam, mending menabung di Tapera.

Dan pemerintah memahami kelamahan kita yang malas menabung. Makanya tabungannya diwajibkan.

Ketiga, unsur kejutan di balik hitung-hitungan yang tidak masuk akal tersebut.

Dengan gaji Rp10 juta per bulan dan bekerja selama 25 tahun, hasilnya belum cukup untuk membeli sebuah rumah layak huni.

Pemerintah mengabaikan inflasi. Juga tidak berhitung berapa luas lahan permukiman yang tersisa pada tahun 2050.

Justru ciri program yang bagus itu fleksibel. Lentur ketika menghadapi dinamika di lapangan.

Siapa tahu, tabungan kita di Tapera akan dipakai untuk membangun rumah susun tipe sederhana. Memangnya dengan 3 persen Anda berharap rumah sebagus apa?

Keempat, Tapera mengedepankan kearifan lokal. Khas Indonesia. Tapera adalah kita.

Seperti kata Komisioner Badan Pengelola Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Tapera mengamalkan nilai gotong royong.

Pekerja yang sedang mencicil rumah KPR, tetap menabung di Tapera untuk mensubsidi rekan kerja yang belum memiliki rumah.

Tanpa disadari, lewat Tapera, pemerintah sedang mengajarkan nilai solidaritas tingkat tinggi.

Pasal terakhir, menepis kekhawatiran masyarakat kalau-kalau dana Tapera akan dikorupsi. Bernasib serupa seperti dana haji atau Taspen.

Justru karena berkali-kali korupsi itu terungkap, pemerintah telah belajar banyak. Percayalah, pemerintah tidak cukup bodoh untuk terjatuh di lubang yang sama.

Lho, bukankah katanya tadi ada tujuh pasal pembelaan. Apakah penulis tak bisa berhitung?

Jadi begini, saking briliannya barang bernama Tapera ini, saya sampai habis akal dibuatnya. Daya nalar mentok sampai pasal kelima.

Editor : Arief
#SYARAFUDDIN #Opini Metropolis