PNS Pantas Berintegritas

Arief • Dipublikasikan Senin, 18 Desember 2023 | 10:48 WIB
JOKO PRAMONO
JOKO PRAMONO

MASIH dalam rangka peringatan Hakordia 2023 di bulan Desember ini, sesuai tema Hari Antikorupsi Sedunia, yaitu Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, marilah kita mengajak secara bersama-sama untuk menghindari, menjauhi dan memberantas korupsi setidaknya dari lingkungan di sekitar kita masing-masing.

        Oleh JOKO PRAMONO
        Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
        Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel

Kita selaku PNS mengajak untuk berintegritas tinggi tanpa korupsi. Tidak banyak orang yang tahu bahwa di Kementerian Keuangan Instansi kami bernaung walaupun beberapa waktu yang lalu tercoreng oleh ulah oknum pegawai Ditjen Pajak, sempat meruntuhkan reputasi kami yang dengan susah payah dibangun untuk memberantas korupsi.

Kami berani jamin bahwa instansi kami di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan 100 persen dijauhkan dari korupsi, juga dijauhkan dari sifat atau perilaku koruptif.

Kami mengajak instansi pemerintah lainnya dan pemerintah daerah yang notabene mengelola dana APBN dan APBD untuk menggunakan anggaran belanja dengan baik dan tidak menyelewengkan uang rakyat yang diamanahkan kepada kita.

Dana APBN yang masuk ke Kalsel pada tahun 2023 sebesar Rp8,8 triliun, sedangkan untuk tahun 2024 nanti sebesar Rp8,6 triliun. Sedangkan alokasi dana APBD Kalsel untuk tahun 2023 sebesar Rp23,5 triliun dan naik secara signifikan di tahun 2024 menjadi sebesar Rp29,1 triliun.

Sehingga total alokasi dana yang masuk ke Kalsel di tahun 2023 sebesar 32,4 triliun dan naik sekitar 17 persen menjadi Rp37,8 triliun di tahun 2024 nanti. Tentunya pengelolaan alokasi dana baik APBN maupun APBD sebesar Rp37,8 triliun nantinya menjadi sangat berarti dan hati-hati. Amanat rakyat tersebut tentunya harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, tidak ada yang dikorupsi dan tidak ada yang diselewengkan.

Dana APBN terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain. Sedangkan dana APBD terdiri dari DAU, DAK (Fisik dan non fisik), Dana bagi hasil (pajak/cukai/SDA), Dana Desa, Dana Insentif Daerah (DID), juga dana BOS.

Dana APBN dan APBD sebesar itu tentunya diperuntukkan untuk kemajuan masyarakat Kalimantan Selatan, baik untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, bendungan, irigasi, gedung, waduk, terminal/bandara. Digunakan juga untuk operasional kantor, subsidi dan bantuan rakyat miskin. Yang jelas APBN berperan besar untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pasal 2 UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 yang dimaksud korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi (tipikor) yang ada antara lain kerugian keuangan negara, data dari Kejaksaan Agung RI bahwa kerugian keuangan negara di tahun 2022 adalah sebesar Rp 144,2 triliun dan USD 61,9 juta. Jenis tipikor yang lain adalah penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, tindak pidana lain berhubungan dengan korupsi (merintangi pemeriksaan, keterangan kekayaan, keterangan rekening, keterangan palsu, dan identitas pelapor). Hal-hal tersebut itu semua yang perlu menjadi concern kita bersama-sama untuk menghindarinya.

Hal Kecil Menjadi Kebiasaan

Dalam kehidupan sehari-hari dari hal-hal kecil hingga kegiatan lainnya perlu diperhatikan hingga tidak menjadi kebiasaan yang akhirnya bermuara pada gratifikasi ataupun korupsi.

Hal-hal kecil itu adalah: Pertama, tidak disiplin waktu saat masuk bekerja, saat bekerja dan pulang dari bekerja, tidak menggunakan waktu bekerja dengan baik hanya bermain-main saja atau banyak istirahat di waktu kerja.

Kedua, adanya pemberian pulsa dari orang/instansi yang dilayani, pemberian discount/rabat/komisi, tiket perjalanan dinas dan fasilitas penginapan gratis, ajakan makan bersama, perjalanan wisata yang dilarang, pinjaman tanpa bunga dan pengobatan cuma-cuma.
Ketiga, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan dan pengaturan sehingga akan dimenangkannya calon pemenang tertentu yang menjadi teman, saudara atau kerabat serta adanya fee proyek fisik pembangunan dan sejenisnya.

Keempat, adanya budaya atau sikap pertemanan serta sikap ewuh pakewuh/tidak enak hati yang berujung pada pemberian sesuatu berupa uang atau barang/jasa, dikarenakan telah merasa dibantu dalam pelayanan kantor.

Kelima, ajakan, pemberian hadiah, jamuan makan, dan sejenisnya dari satuan kerja/instansi lain yang dilayani, pemerintah daerah mitra kerja, perbankan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rekanan, vendor, dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan posisi, jabatan dan layanan dari diri kita.


Tantangan dan Perbaikan ke Depan

Sebagai tantangan untuk perbaikan ke depannya sangat diharapkan baik dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kantor, antar kantor, pemerintah daerah dan lingkungan masyarakat.

Pertama, kita diharapkan dapat menggunakan uang negara secara bertanggung jawab dan tidak tergoda/tidak tergiur serta tidak menyelewengkannya. Tidak fiktif dalam melakukan kegiatan dan tidak fiktif dalam melakukan perjalanan dinas.

Kedua, layanan kantor 0 rupiah/tidak ada pungutan dan tidak tatap muka, tetap berintegritas tinggi, mengedepankan nilai-nilai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau nilai-nilai yang dianut di Kementerian/lembaga masing-masing.

Budaya kerja dan kode etik serat kode perilaku dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hati-hati terhadap gratifikasi yang masih ada, juga masih adanya imingiming/sogokan agar bisa dimenangkan terkait pengadaan barang/jasa.

Ketiga, perlu pengawasan melekat dan pengawasan internal dari Bagian Kepatuhan Internal masing-masing kantor. Perlu juga komitmen pimpinan dan bawahan contoh teladan dan konsistensi antara kata dan perbuatan serta laporan LHKPN bagi pegawai wajib lapor adalah suatu keharusan.

Keempat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta peran Ombudsman dan penegak hukum seperti Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan penindakan hukuman berat.

Gaji yang tinggi bukan ukuran jika seseorang masih berperilaku koruptif dan iming-iming masih ada karena sifat manusia yang punya banyak keinginan untuk menambah dan menambah, punya 1 ingin 2, sudah punya 2 ingin 3 dan seterusnya tidak akan merasa puas.

Kelima, sering-sering dilakukan kegiatan yang bernuansa mengingatkan kepada kebaikan dan sikap anti korupsi seperti pengajian bagi PNS, olahraga seperti senam bersama, cerdas cermat dengan tema anti korupsi, popcash dengan tema gratifikasi dan semacamnya, tulisan ajakan anti korupsi di berbagai media termasuk sosial media, pembiasaan berperilaku antikorupsi dan terakhir apabila semua sudah dilaksanakan dikembalikan kepada hati nurani masing-masing.

Editor : Arief M
Opini