Oleh DIDIK TRIWIBOWO
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Bagai sebuah pendulum, kebalikan dari fenomena El Nino adalah La Nina yang memiliki ciri adanya curah hujan ekstrem yang memicu terjadinya bencana longsor dan banjir. Bencana-bencana inilah yang disebut hydrometeorological hazards, bencana yang terjadi karena kombinasi meteorologi (terkait cuaca/ iklim) ekstrem dengan proses hidrologi (terkait air).
Meningkatnya konsumsi energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam secara drastis dimulai sejak revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 yang ditandai dengan penggunaan mesin industri yang masif, alat transportasi dan teknologi baru untuk mendukung peradaban manusia. Sejak itulah, emisi gas rumah kaca (GRK) atau green house gas (GHG) khususnya karbondioksida (CO2) ke atmosfer naik sangat signifikan dibandingkan masa sebelumnya.
Fenomena kenaikan level GRK di atmosfer ini dikenal sebagi "hockey stick" di mana jika diplotkan dalam grafik, maka akan terlihat seperti "hockey stick" yang awalnya mendatar tiba-tiba naik eksponensial secara mendadak 90 derajat menjadi vertikal sejak era industrialisasi. Selama hampir 10,000 tahun sebelum revolusi industri, konsentrasi GRK ke atmosfer stabil saja hanya 280 parts per million (ppm), namun setelahnya menjadi 415 ppm (M. Liu, et al, 2015).
Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sejak 2017 emisi CO2 ke atmosfer telah menaikkan rata-rata suhu permukaan bumi sebesar 1.10 celcius dan jika emisi CO2 tidak dibatasi, maka dalam waktu tidak terlalu lama maka suhu akan naik menjadi 1.50 celcius. Kenaikan suhu melebihi 1.50 celcius akan berdampak signifikan terhadap meningkatnya frekuensi dan tingkat keparahan bencana hidrometeorologi: suhu ekstrem, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran, abrasi pantai, banjir dan longsor.
Komitmen untuk menjaga suhu bumi tidak naik 1.50 C dengan membatasi emisi GRK yang dikenal dengan Net Zero Emission, menjadi komitmen dunia internasional, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia saat ini memang tanpa basa-basi, mencapai Net Zero Emission paling lambat tahun 2060. Meskipun konsistensi implementasi lapangannya masih ditunggu. Namun, ada sebuah awalan yang baik, dengan telah diterbitkan Keputuran Menteri ESDM No 14 Tahun 2023 tentang Persetujuan Teknis Batas atas Emisi Gas Rumah Kaca Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Fase Kesatu.
Kepmen ini menetapkan batas atas emisi bagi PLTU yang beroperasi, di mana jika emisi yang dihasilkannya melebihi batas tersebut maka nantinya harus membeli kredit karbon di Bursa Karbon (IDXCarbon), sementara jika emisinya masih di bawah batas, ada peluang menjual selisihnya untuk dibeli PLTU lain yang emisinya melebihi batas atas emisi.
Transisi Energi
Peran serta Indonesia di dalam upaya global mencapai Net Zero Emission ini tentu merupakan hal yang positif, namun beberapa aspek harus mendapat perhatian. Saat ini, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29 persen di tahun 2030 dibandingkan skenario tanpa melakukan apapun, dan target ini dapat ditingkatkan menjadi pengurangan 41 persen jika mendapat support finansial dan kerja sama internasional.
Target yang sangat menantang karena saat ini, proyeksi emisi CO2 di Indonesia 1990-2050, didominasi oleh emisi GRK dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang sebagian besarnya berada di Pulau Jawa yang tentunya emisinya akan besar (Eko Wahyono, W et al, 2022). Kebutuhan energi dari PLTU ini tentu diperlukan untuk mendorong berbagai kegiatan industri maupun mendukung aktifitas ekonomi lainnya.
Dengan komitmen mengurangi emisi CO2 maka Indonesia harus mulai mengurangi operasi PLTU-PLTU dan menggantikannya dengan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan. Suntik mati PLTU lama yang sudah tidak efisien dan menghasilkan emisi besar akan segera dimulai, bahkan ada pensiun dini PLTU. Sebenarnya tidak perlu khawatir dengan pensiun dini PLTU karena penggantinya banyak seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) maupun Biomasa.
Jangan lupa, potensi energi terbarukan Indonesia sangat besar: 95 ribu megawatt dengan sekitar 4.400 sungai untuk PLTA, 24 ribu megawatt untuk PLTP, sebesar 169.000 megawatt tenaga surya untuk PLTS, dan 68.000 megawatt tenaga angin untuk PLTB. Hanya saja untuk aspek finansial perlu dikaji serius oleh pemerintah.
Transisi ini tentu bukan pekerjaan yang mudah dan memerlukan tahapan yang mulus. Mengurangi konsumsi batu bara dengan menghentikan operasi PLTU tentu berakibat pada pengurangan maupun tutupnya produksi tambang-tambang batu bara di Indonesia. Hal ini juga perlu dipikirkan dampak ke depannya di mana tidak dapat dipungkiri tambang batu bara menyumbang pendapatan negara cukup signifikan disamping menyerap tenaga kerja yang masif serta dampak turunan ekonomi baik regional maupun nasional.
Satu yang perlu dicatat adalah, saat ini energi batu bara relatif lebih murah dibandingkan dengan energi terbarukan. Fakta lain adalah kebutuhan energi akan semakin meningkat seiring dengan laju pembangunan. Apakah pemerintah akan memberikan subsidi energi terbarukan?
Memang akan ada risiko meredupnya sektor tambang batu bara, namun demikian, di sisi lain, investasi tambang dan industri lainnya akan tumbuh seiring dengan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi GRK yang berasal konsumsi energi fosil kendaraan bermotor dengan kendaraan listrik di sektor transportasi. Kebijakan ini memberikan dampak positif di sektor terkait mulai dari semakin meningkatnya investasi di sektor tambang nikel dan hilirisasinya.
Beberapa grup besar perusahaan tambang batu bara juga mulai melirik sektor ini baik di hulunya dengan akuisisi konsesi tambang nikel maupun di industri hilirnya yaitu industri baterai. Memang transisi kendaraan listrik memerlukan ketersediaan infrastruktur seperti misalnya sebaran charging station. Selain itu harga kendaraan listrik lebih mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak bumi. Di titik ini, pemerintah berani memberikan subsidi, yang akhirnya mengundang kontroversi karena penerima subsidi untuk membeli kendaraan listrik tentunya orang mampu.
Ke depan, pemerintah perlu menyeimbangkan antara mengambil peran positif bersama-sama negara-negara lain di dunia untuk mengurangi emisi GRK dengan pembangunan ekonomi yang sedang diperjuangkan untuk tumbuh, peningkatan standar kehidupan yang pastinya disertai meningkatnya kebutuhan energi per kapita serta upaya pengurangan kemiskinan yang memerlukan pertumbuhan ekonomi. Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat secara sosial dan ekonomi, yang rentan terhadap dampak perubahan iklim misalnya di wilayah pesisir pantai yang terdampak abrasi air laut, yang lahan pertaniannya mengalami kekeringan maupun kebanjiran, yang lahan perkebunannya mengalami kebakaran dan gagal panen maupun masyarakat perkotaan yang akses air bersihnya terganggu karena mengeringnya sumber air baku.
Peluang Bagi Kalsel
Selain strategi mewujudkan Net Zero Emission dengan mengurangi emisi GRK, hal lain dapat dilakukan pemerintah yaitu strategi carbon sink yang sederhananya menyerap dan menyimpan CO2 ke dalam reservoir alami maupun buatan, di antaranya dengan restorasi lahan gambut, moratorium pembukaan hutan (deforestation) dan penanaman kembali hutan (afforestation), konservasi lahan basah, konservasi lahan padang rumput (savanna)–seperti yang beberapa waktu lalu terbakar di lereng Bromo, Jawa Timur, serta pertanian yang berkelanjutan. Upaya-upaya ini dapat memiliki nilai ekonomi dan mendapatkan dukungan dari institusi finansial internasional. Meskipun saat ini mekanisme pasarnya sedang dikembangkan, namun ke depan hal ini akan menjadi sebuah peluang ekonomi hijau (green economy).
Mau tidak mau, ekonomi hijau akan menjadi tuntutan global yang tidak hanya diberlakukan kepada negara-negara maju, namun juga ke negara berkembang. Kalsel harus bersiap menyongsong peluang ini dengan: memiliki visi dan tujuan ke depan yang jelas, menyusun kebijakan terkait, kerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Lambung Mangkurat yang fokus terhadap riset potensi lahan basah, melakukan inventarisasi potensi-potensi carbon sinks yang dimiliki, menyiapkan aspek kelembagaan, melakukan pendampingan dan peningkatan kompetensi masyarakat khususnya yang rentan, dan aktif menjalin potensi kerja sama dan kolaborasi internasional.
Semoga pemangku kebijakan di Kalsel menyadari bahwa transisi energi sebagai sebuah tuntutan perubahan bukanlah basa basi dan segera menyusun strategi optimalisasi peluang ekonomi. (fud) Editor : Arief M