Oleh BETYA SAHARA
Mahasiswi S3 Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta
Warga Banjarbaru
Sebelumnya, dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2008 guru pendidikan khusus didefinisikan sebagai guru yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, serta memiliki sertifikat pendidik bagi pelayanan pendidikan peserta didik yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
Namun, pada Permendikbudristek 48/2023 pemaknaan dan proses lahirnya guru pendidikan khusus menjadi sedikit berbeda. Pada ayat 10 disebutkan, untuk mendapatkan sebutan guru pendidikan khusus tidak lagi hanya dengan menempuh kualifikasi akademik pendidkan khusus atau pendidikan luar biasa.
Dijelaskan, guru pendidikan khusus adalah guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Dimana kompetensi yang dimaksud dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang dimaksud adalah melalui program sarjana pendidikan khusus/pendidikan luar biasa, program pendidikan profesi guru untuk pendidikan khusus, dan/atau penambahan masa studi pendidikan profesi guru untuk pelaksanaan praktik magang pada satuan pendidikan.
Meski inti dari Permendikbud 48/2023 terletak pada pemberian akomodasi yang layak pada peserta didik berkebutuhan khusus, seperti yang tertuang pada pasal dua dengan penjabaran dan titik berat pada kesamaan kesempatan, kemudahan akses layanan pendidikan serta perwujudan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai. Adanya pasal yang menjelaskan nokmenklatur baru pada penyebutan guru pendidikan khusus dalam permendikbudristek tersebut memberikan keresahan tersendiri bagi para calon guru atau mahasiswa pendidikan khusus.
Diakui atau tidak penjabaran akomodasi yang layak tersebut memberikan presepsi seakan-akan memberi persamaan pengakuan pada waktu dan perjuangan untuk menempuh gelar pendidikan khusus melalui kualifikasi akademik dengan yang menempuh gelar tersebut melalui pelatihan. Umumnya memperoleh gelar atau sebutan profesi melalui kualifikasi akademik dianggap lebih sulit dan lama jika dibandingkan dengan sebuah pelatihan.
Keresahan lainnya timbul mengenai adanya kemungkinan perluasan prasyarat formasi guru pendidikan khusus pada perekrutan PNS dan atau PPPK. Karena bukan tidak mungkin, jika sebelumnya untuk formasi guru pendidikan khusus dipersyaratkan bagi mereka yang memiliki kualifikasi akademik sarjana pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa, dengan adanya Permendikbudristek 48/2023, sarjana kependidikan apapun dapat mengisi formasi guru pendidikan khusus disertai prasarat tambahan sertifikat pelatihan guru pendidikan khsusus. Seperti yang pernah terjadi pada formasi keguruan atau kependidikan dengan ilmu murni yang serupa hanya dengan penambahan prasyarat akta empat.
Akan tetapi, jika ditelaah lebih dalam, keresahan berlebihan tersebut perlu sedikit dianulir. Karena telah diuraikan pada Pasal 9, mengenai ketentuan bagaimana sebutan guru pendidikan khusus, meski dapat dilahirkan melalui pelatihan, tetap saja tidak semudah yang diperkirakan. Pemerintah memberikan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sebutan guru pendidikan khusus melalui pelatihan. Prasyarat tersebut antara lain adalah penguasaan materi pelatihan mengenai kemampuan modifikasi kurikulum dan ketrampilan berkomunikasi dengan peserta didik penyandang disabilitas.
Tidak hanya itu, dipersyaratkan pula dalam pelatihan tersebut harus dikuasai materi ketrampilan mengenai identifikasi dan asesmen peserta didik penyandang disabilitas, kolaborasi dengan tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas, menyusun perencanaan pembelajaran individual serta kemampuan melaksanakan proses pengajaran dan evaluasi yang diperoleh dari kegiatan magang dalam kurun waktu tertentu pada satuan pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas.
Keseluruhan prasyarat tersebut tentunya membutuhkan waktu dan juga perjuangan yang hampir sama sulitnya dengan menempuh gelar sarjana pendidikan khusus melalui pendidikan. Selanjunya, perlu dipikirkan kembali, keresahan tersebut tidak perlu berkembang menjadi sebuah kecemburuan. Karena bagaimanapun kualitas output pelatihan dan pendidikan tentu akan berbeda. Pendidikan memiliki rentang waktu yang tidak singkat serta kedalaman materi dan kriteria kelulusan yang berbeda baik pemahaman maupun keterampilan.
Perlu dipahami bahwa alasan pemerintah memberikan perluasan pada akses penyebutan guru pendidikan khusus adalah sebagai upaya percepatan pendidikan inklusif yang berkualitas dan ramah anak. Dimana salah satu syaratnya adalah wajib menyediakan guru pendidikan khusus sebagai akomodasi yang layak pada satuan pendidikan.
Langkah melahirkan guru pendidikan khusus dari pelatihan adalah langkah paling cepat dan rasional, karena saat ini pemenuhan guru pendidikan khusus pada sekolah luar biasa atau sekolah khusus melalui pendidikan masih saja belum memenuhi rasio kebutuhan lapangan. Dengan adanya perluasan akses lahirnya guru pendidikan khusus melalui jalur pelatihan maka akan segera terpenuhi jumlah guru pendidikan khusus pada semua satuan pendidikan baik pendidikan khusus maupun pendidikan regular.
Sehingga tidak ada lagi penelantaran hak memperoleh pendidikan yang berkualitas pada peserta didik penyandang disabilitas disekolah manapun. Impian selanjutnya adalah kualitas layanan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus menjadi lebih baik, dengan semakin banyak guru yang mendapatkan pemahaman melalui pelatihan mengenai bagaimana memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Semoga! (fud) Editor : Arief M