Oleh RAHMAT
Guru SDN Paramasan Bawah 2, Kabupaten Banjar
Untuk memajukan dunia pendidikan, tentunya ada beberapa komponen yang saling mempengaruhi. Di antaranya mutu guru, kurikulum yang bagus, dan infrastruktur yang mendukung. Lantas bagaimana keadaan guru sekarang?
Realita yang bisa dilihat sekarang di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah perkotaan maupun pelosok, penempatan pendidik atau guru yang berstatus PNS masih sedikit. Atau bisa dikatakan masih kurang, tidak sesuai dengan jumlah lembaga pendidikan yang ada. Sehingga untuk menutupi kekurangan tenaga guru tersebut muncul kebijakan pengangkatan guru honorer dengan gaji nominal kecil di bawah UMR (upah minimum regional).
Melihat realita tersebut, tentunya pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai program dan usaha melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti pengangkatan CPNS dan yang terbaru perekrutan guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Namun, tidak semua guru honorer bisa diangkat menjadi CPNS atau PPPK hingga muncul wacana "guru outsourcing".
Outsourcing adalah sebuah sistem di mana tenaga kerja bekerja di sebuah perusahaan atau instansi namun secara hukum tenaga kerja tersebut berada di bawah perusahaan lain.
Secara mudahnya dapat dipahami bahwa tenaga outsourcing bukan termasuk dalam karyawan atau struktur dari pengguna, melainkan tenaga dari luar yang berasal dari pihak ketiga dengan sistem penggajian dibebankan kepada perusahaan atau pihak yang mempekerjakannya. Bukan pihak pengguna tenaga outsourcing tersebut.
Dapat dipahami bahwa seorang guru outsourcing bekerja pada suatu lembaga pendidikan negeri, namun akan diangkat dan digaji oleh pihak ketiga. Tentunya hal ini mirip atau serupa dengan buruh atau karyawan pada suatu perusahaan, yang mana hal tersebut membuat pandangan bahwa guru seperti buruh atau pekerja lepas.
Tepatkah sistem outsourcing diterapkan dalam dunia pendidikan? Untuk menjawab pertanyaan ini mari kita ulas dari berbagai sisi.
Seorang guru outsourcing di bawah naungan perusahaan atau pihak penyedia jasa, dan tentunya guru tersebut bekerja dan bertanggung jawab dengan pihak penyedia dengan target atau perjanjian yang telah disepakati dan bisa dievaluasi kinerjanya bila tidak sampai target yang diharapkan oleh pengguna dan penyedia jasa. Guru outsourcing sangat mudah diputus (dipecat) apabila pengguna atau penyedia menganggap guru tersebut tidak memenuhi target yang diharapkan. Di sisi lain, dari segi gaji, menjadi guru outsourcing lebih terjamin dibanding menjadi guru honorer. Sebab guru outsourcing akan digaji dengan upah minimum daerah.
Sistem kerja outsourcing sudah banyak diterapkan di berbagai jenis pekerjaan seperti tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan ke depan akan diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebagai solusi terhadap guru honorer yang tak kunjung terangkat menjadi PNS atau PPPK.
Kebijakan guru outsourcing mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagi tenaga guru, namun harus lebih diatur dari segi peraturan agar tidak membuat guru seakan-akan seperti buruh pabrik. Dan butuh adanya kepastian hukum atau jaminan kepada guru outsourcing dalam menjalankan tugasnya agar pihak penyedia atau pengguna jasa guru tidak sewenang-wenang memutus hubungan kerja.
Apabila sistem outsourcing ini nanti dilaksanakan dalam dunia pendidikan nasional, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus membuat regulasi atau aturan khusus sebagai payung hukum yang jelas dan kuat kepada guru outsourcing agar ada kepastian hukum jelas. Sehingga dalam menjalankan tugas sebagai guru outsourcing, pendidik merasa terlindungi juga terjamin baik dari segi status maupun kesejahteraan.
Aturan tersebut harus harus jelas dan berisi tentang hak dan kewajiban baik dari sisi penyedia, pengguna dan pendidik, juga mengatur kode etik mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh semua pihak terkait yaitu penyedia, pengguna dan pendidik. Dan harus adanya aturan yang mengatur tentang sengketa atau aduan juga sanksi yang jelas apabila ada pihak yang merasa dirugikan baik dari pihak penyedia, pengguna, dan pendidik.
Terlepas apapun status seorang pendidik, seorang guru harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan loyalitas tinggi dan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan terutama bagi peserta didik sekolah maupun masyarakat luas. Namun pemerintah jangan juga lupa agar menjamin dan memberikan penghargaan kepada guru yang bertugas, termasuk guru outsourcing dalam hal membuat regulasi atau aturan hukum yang jelas agar mereka merasa terjamin dengan hak dan kewajibannya. Sembari tetap memberikan kesempatan bagi guru outsourcing untuk bersaing dalam penerimaan PNS atau PPPK.
Pemerintah pusat atau daerah dalam menjalankan sebuah program agar kiranya melakukan kajian atau dampak akibat baik positif atau negatif, melibatkan banyak pihak agar suatu program bisa menghasilkan tujuan sesuai harapan.
Outsourcing guru perlu dikaji lebih dalam agar marwah seorang pendidik tetap terjaga. Tidak sama dengan buruh pada suatu perusahaan yang mudah dipecat atau di-PHK. Karena pekerjaan guru berhubungan dan berhadapan dengan manusia, bukan menghasilkan barang. (*/fud) Editor : Arief M