Oleh: SYAIFUL BAHRI DJAMARAH
Dosen PAI dan PPG pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin
Sebagaimana diberitakan, bahwa di bulan Ramadan, gelandangan dan pengemis (gepeng) kian marak di Kota Banjarmasin. Terutama di sisi kiri dan kanan trotoar Jalan Hasan Basry hingga Kayutangi Ujung. Para gepeng dan manusia gerobak berjejer menanti uluran tangan dermawan.
Fenomena gepeng sebenarnya tidak hanya terjadi pada bulan Ramadan. Dalam kehidupan sehari-hari gepeng selalu kita temukan di jalanan. Hanya saja jumlahnya meningkat di bulan Ramadan sehingga terkesan marak di jalanan.
Menurut iNews.id, jumlah gepeng yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia pada 2019 diperkirakan mencapai 77.500 orang. Anak gepeng merupakan kelompok anak dan para tunawisma yang sering ditemui serta menghiasi kota-kota besar di Indonesia.
Data gepeng di atas mengisyaratkan bahwa kemiskinan masih ada di Indonesia. Lalu, mengapa mereka meminta-minta? Jawabnya, mereka perlu uang untuk bisa bertahan hidup. Caranya, mereka harus meminta-minta, menanti uluran tangan dermawan.
Itu mereka lakukan tanpa rasa malu. Oleh karena itu, kita sering menyaksikan mereka meminta-minta di tempat-tempat tertentu. Entah di setiap persimpangan jalan di lampu lalu lintas, di pasar, atau datang dari rumah ke rumah. Tak peduli pagi, siang atau sore.
Untuk menarik simpati, berbagai cara mereka lakukan. Mulai membadut, mengamen, tidur di dalam gerobak.
Gepeng adalah penyakit sosial, akumulasi dari kemiskinan, pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, atau bahkan masalah kesehatan.
Gepeng termasuk kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi secara layak. Rendahnya pendidikan menjadi batu sandungan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tidak dimilikinya life skill menjadi sisi lain yang membuat mereka harus mengemis.
Secara psikologis, gepeng sebenarnya mengindap penyakit rohani, yaitu rendahnya harga diri sehingga tidak malu meminta-minta. Menganggap diri sebagai gepeng adalah nasib harus diterima sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
Kondisi ini diperparah dengan sikap mental kontra produktif, yaitu soal kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Bagi gepeng ada kenikmatan tersendiri sebagai gepeng yang hidup menggelandang dan bisa berbuat bebas sebebas-bebasnya, tidak terikat oleh peraturan dan noma yang mereka anggap membebani mereka.
Akan tetapi, yang menyedihkan adalah mereka sekelompok orang dengan tingkat kesehatan fisik yang rendah. Hal ini disebabkan rendahnya gizi makanan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Padahal, pemerintah sedang gencar-gencarnya meningkatkan kesehatan masyarakat.
Kita semua tentu saja tidak ingin gepeng ada di sisi kehidupan kita. Karena kita tidak ingin terkena dampak sosial yang ditimbulkannya. Sedikitnya ada tiga dampak masalah sosial yang ditimbulkan oleh gepeng, yaitu masalah lingkungan, kependudukan, keamanan dan ketertiban.
Masalah lingkungan. Pada umumnya karena tidak memiliki tempat tinggal tetap, gepeng terpaksa tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal. Misalnya, seperti di taman, kolong jembatan, atau bahkan di halte. Oleh karena itu, kehadiran mereka di kota-kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat, kebersihan dan keindahan kota.
Masalah kependudukan. Gepeng yang hidupnya berkeliaran di jalan dan tempat umum, tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) dan sebagian besar mereka hidup bercampur sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah.
Masalah keamanan dan ketertiban. Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial, mengurangi keamanan dan ketertiban di daerah tersebut.
Apapun dampak negatif yang ditimbulkannya, gepeng adalah manusia biasa yang memiliki kewajiban untuk bertahan hidup. Itu sebabnya mereka mencari uang demi hidup, untuk memenuhi kebutuhan, bahkan keinginan. Mengemis adalah yang bisa mereka lakukan meski kadang mereka disebut sebagai sampah masyarakat.
Gepeng memang permasalahan yang cukup sulit diberantas. Hal ini karena cukup sulit untuk mengidentifikasi secara akurat apakah mereka semua termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Secara kasuistik, ternyata badut jalanan tidak selalu anak gelandangan yang mengemis. Ada sekelompok geng tertentu yang mengkoordinir dengan memanfaatkan anak menjadi badut pengemis untuk meminta-minta di jalanan. Siapa yang dapat menjamin pengemis yang biasanya kita saksikan meminta-minta adalah orang miskin. Jangan-jangan mereka itu pengemis kambuhan alias palsu, bukan orang miskin.
Oleh karena itu, jangan terkecoh dengan manusia gerobak yang di tubuhnya ada perban berwarna merah atau terlihat lumpuh karena itu trik mereka untuk menggugah rasa kasihan para dermawan. Simpatik boleh saja tetapi jangan terkecoh ketika melihat anak kecil terbaring di sisi seorang pengemis.
Rasanya kehati-hatian terhadap badut pengemis belumlah cukup. Meski bukan pengemis, kita juga perlu waspada terhadap para peminta sumbangan untuk renovasi tempat ibadah. Siapa tahu, uang sumbangan itu, sekian persen untuk kantung pribadi, sisanya untuk pundi-pundi tempat ibadah. Semua itu penting agar kita tidak mudah "dibunguli".
Demikianlah. Gepeng selalu indentik dengan kemiskinan. Ketika sikap mental produktif terbangun, sumber daya manusia anak bangsa ini berkualitas merata, maka jumlah gepeng sangat mungkin bisa ditekan sampai sekecil-kecilnya.
Tugas berat pemerintah sekarang sedikitnya ada tiga hal. Pertama, memberantas kemiskinan kultural karena memang awalnya miskin, yaitu tidak memiliki sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya pembangunan. Kedua, pengelola dan mengayomi kemiskinan natural karena faktor alamiah seperti cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Ketiga, memberantas tuntas kemiskinan struktural karena faktor perbuatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi yang merajalela dan kolusi yang mendarah daging.
Dari semua itu, satu hal yang menggembirakan, pada tahun 1999 pemerintah telah meluncurkan model pemberdayaan kemiskinan, yaitu P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). P2KP adalah program dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proyek. Sedangkan visinya demi terwujudnya masyarakat madani yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, produktif dan lestari.
Akhirnya, kita berharap, ke depan program ini lebih diberdayakan secara optimal sehingga gepeng karena kemiskinan tidak terlihat lagi dalam kehidupan. Negeri yang damai, makmur, dan sejahtera yang didamba akan terwujud. Seperti frasa "baldatun thoyyibatun wa robbun qhofur" yang disebutkan dalam Surah As-Saba ayat 15. Semoga. (al/fud) Editor : Arief