Oleh: TITA ROSY
Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Kalsel
Pertumbuhan ekonomi ini dapat dikatakan menyamai performa sebelum terjadinya pandemi covid yang solid tumbuh di atas 5 persen (tahun 2019 ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen).
Seperti titik terang di tengah kesuraman, demikian yang dikatakan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva yang kemudian dikutip Presiden RI Joko Widodo. Sebab pada tahun 2022, ekonomi global diprediksi tumbuh hanya 3,4 persen dan dibarengi inflasi yang meningkat tajam (proyeksi IMF inflasi global sebesar 8,8 persen).
Hantaman Inflasi
Sedikit kilas balik ke awal 2022, inflasi nasional salah satunya didongkrak kenaikan harga minyak goreng. Beberapa kebijakan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. Yaitu larangan ekspor minyak sawit dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Harapannya hal ini dapat mengatasi kelangkaan serta membuat harga minyak goreng turun.
Walaupun tingginya harga minyak sawit di pasar global bisa menjadi "daya tarik" bagi pengusaha untuk menambah profit sekaligus menambah devisa negara. Namun pemerintah tetap berupaya memproteksi daya beli masyarakat dengan mengambil kebijakan larangan ekspor di kala itu.
Kenaikan harga di pasar global ternyata juga dialami oleh komoditas energi yaitu batu bara. Sebagai respons dari ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, terganggunya rantai pasok komoditas energi khususnya di Uni Eropa menyebabkan batu bara yang diklaim sebagai energi kotor menjadi sangat berkilau.
Kenaikan harganya telah mencetak sejarah. Kenaikannya telah terjadi sejak kuartal IV 2021 dan berlanjut ke 2022. Harganya pada 2022 di pasar global mencapai 344,89 US$/mt, lebih tinggi daripada booming harganya di tahun 2011 yang berada di kisaran 119,65 US$/mt.
Demi menjaga pasokan bahan baku pembangkit listrik dalam negeri, pemerintah mengambil kebijakan larangan ekspor batu bara pada Januari 2022. Sekali lagi, pemerintah masih berupaya melindungi konsumen dalam negeri.
Target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 3 plus minus 1 persen. Batas atas telah dilewati sejak Juni 2022 dengan inflasi year on year sebesar 4,35 persen. Kurva inflasi terus menanjak dan puncaknya adalah di September 2022 dengan inflasi yang menembus hampir 6 persen (5,95 persen) sebagai translate dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Kebijakan yang dinilai oleh sebagian pengamat sebagai kebijakan yang kurang populer ini diambil oleh pemerintah untuk memberikan celah fiskal yang semakin terhimpit dengan subsidi BBM yang semakin membengkak di tengah harga minyak dunia yang juga semakin meningkat. Sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi BBM, pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan sosial yang diharapkan dapat tepat sasaran menjaga daya beli masyarakat kelas bawah.
Inflasi yang tinggi telah menaikkan garis kemiskinan sekitar 5,95 persen menjadi Rp535.547 per kapita (September 2022) dari Rp505.469 (Maret 2022). Penduduk miskin per September 2022 meningkat sekitar 0,2 juta orang atau setara dengan 9,57 persen penduduk Indonesia. Meskipun meningkat, namun kenaikan ini selembar tipis dibanding angka kemiskinan Maret 2022 yang mencapai 9,54 persen.
Secara tahunan, inflasi Indonesia mencapai 5,51 persen. Inflasi ini masih relatif tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Ekonomi Indonesia separuhnya (51,87 persen) ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Komponen ini tumbuh 4,93 persen di tengah ancaman inflasi yang sudah melewati batas atas target pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dengan di dalamnya memuat konsumsi rumah tangga yang juga tumbuh positif menyiratkan bahwa ekonomi Indonesia masih melanjutkan pemulihan pasca deraan pandemi. Selain itu, ekonomi Indonesia juga mendapat "bonus" dari ekspor yang tumbuh hingga 16,28 persen di tahun 2022.
Windfall
Selama tahun 2022 Indonesia telah membukukan surplus neraca perdagangan sebesar 54,46 milyar US$ atau setara dengan 2 kali lipat lebih surplus yang dicatat di tahun 2020 (tahun 2020 surplus neraca perdagangan mencapai 21,74 milyar US$). Kenaikan harga-harga komoditas ekspor nasional di pasar global menjadi semacam rezeki nomplok atau dikenal dengan istilah windfall.
BPS baru saja (15/2) merilis ekspor dan impor nasional periode Januari 2023. Pada Januari 2023, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar US$3,87 miliar. Ini merupakan surplus yang ke-33 kali sejak Mei 2020. Meskipun masih surplus, nilai ekspor sejak September 2022 menurun secara bulanan. Pada posisi Januari 2023, harga batu bara mencapai 317,99 US$/mt atau lebih rendah daripada Desember 2022. Harga komoditas yang melambung tinggi mulai menunjukkan slope negatif sejak kuartal IV 2022.
Seberapa kuat ekonomi nasional apabila windfall tidak ada lagi? Sebuah pembelajaran ekonomi yang telah ditakar di tahun 2015 kiranya dapat menjadi salah satu referensi. Saat itu harga komoditas mengalami penurunan yang direspon oleh ekspor yang tumbuh negatif 1,97 persen. Ekonomi melambat ke level 4,88 persen. Pertumbuhan ini berada di bawah rata-rata nasional yang secara moderat biasa tumbuh di atas 5 persen. Di saat yang sama, angka kemiskinan mencapai 11,13 persen (September 2015).
Berbicara booming harga komoditas, sejarah juga mencatat di tahun 2011 Indonesia merespons kondisi tersebut dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi sebesar 6,17 persen. Membersamainya angka kemiskinan saat itu tercatat sebesar 12,36 persen (September 2011). Angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi belum tentu dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara umum.
Tetap Tumbuh
Ada maupun tidak ada windfall, sudah semestinya bangsa Indonesia mulai memperhatikan sumber-sumber pertumbuhan baru baik secara spasial maupun secara komoditas.
Ekonomi nasional yang masih berpusat di pulau Jawa (56,48 persen) memerlukan perhatian khusus dengan kata kunci konektivitas.
Ketersediaan sumber daya alam yang berbeda-beda antar wilayah merupakan kondisi yang sudah given. Namun tentunya melalui mekanisme perdagangan antar wilayah, istilah disparitas menjadi tidak bermakna, sehingga penyangga ekonomi nasional secara spasial tidak timpang.
Secara komoditas saat ini penyangga ekonomi nasional tiga besarnya masih berada pada sektor industri, perdagangan, dan pertanian. Ketiganya mampu menopang 43,59 persen ekonomi nasional dari sisi supply. Dari sisi demand, kontribusi ekspor saat ini mencapai 24,49 persen atau hampir seperempat ekonomi nasional.
Kenaikan harga-harga sejumlah komoditas ekspor mengerek naik pertumbuhan ekspor hingga mencapai dua digit. Diversifikasi ekspor merupakan salah satu cara agar bangsa ini imun terhadap fluktuasi harga global. Diperlukan investasi agar barang-barang yang diekspor tidak hanya berupa raw material seperti batu bara, atau crude palm oil yang hanya turunan pertama dari tandan buah segar sawit.
Prioritas investasi di sektor pertanian merupakan pilihan tepat mengingat saat ini sektor pertanian menyerap hampir sepertiga (28,61 persen) tenaga kerja nasional dan merupakan tumpuan hidup bagi 49,89 persen penduduk miskin yang bekerja. (al/fud) Editor : Arief M