Ibu Kota

Arief • Dipublikasikan Selasa, 22 Februari 2022 | 14:31 WIB
Photo
Photo
KETIKA republik merdeka, orang hanya mengenal Provinsi Borneo. Gubernurnya adalah Pangeran Muhammad Noor. Tahun 1950, namanya diubah, diganti menjadi Provinsi Kalimantan. Gubernurnya adalah dr Murdjani.

=====================
Oleh: Muhammad Syarafuddin
Editor Hal 9 Radar Banjarmasin
=====================



Borneo, Kalimantan, hingga dimekarkan menjadi Kalimantan Selatan, ibu kotanya tetap berada di Banjarmasin.

76 tahun kemudian, kota dipindahkan ke Banjarbaru. Kota yang berjarak sekitar 30 kilometer dari Banjarmasin.

Sama seperti kebanyakan orang, mulanya saya mengira kabar pemindahan ibu kota itu hoaks.

Ternyata fakta. Informasi laman di Wikipedia juga sudah dikoreksi. Persis setelah Undang-Undang tentang Provinsi Kalsel disahkan.

Barengan dengan pengesahan enam RUU provinsi lainnya, termasuk Kaltim dan Kalbar.

Palu terlanjur diketuk dan kita baru ribut beberapa hari berselang....

Saya sebenarnya senang-senang saja ibu kota dipindahkan. Kebetulan, beberapa tahun lagi rumah bersubsidi yang saya cicil di Guntung Manggis akan lunas.

Walaupun bekerja di Banjarmasin, alamat KTP juga sudah lama berganti menjadi Banjarbaru.

Namun, tetap saja pemindahan ibu kota ini terdengar janggal.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengaku tak pernah diajak bicara. Seorang sumber di Pemprov Kalsel juga mengaku kepada saya, bahwa ia sama kagetnya dengan Ibnu.

Di era internet, terkejut adalah hal yang aneh. Apa sih susahnya mengirim surel atau menelepon?

Jika UU ini akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi, lantas salah siapa?

Betul, pada zaman Gubernur Rudy Ariffin, sewaktu rencana pembangunan jangka menengah provinsi digodok, ada usulan untuk memindahkan ibu kota.

Tapi kemudian disepakati pemindahan pusat pemerintahan. Mungkin ada yang menafsirkannya secara berbeda.

Atau jangan-jangan wakil rakyat Banua di Jakarta juga tak membaca draf RUU tersebut sampai tuntas. Mohon maaf kalau saya curiga.

Sebab, pada 15 Februari lalu di gedung Senayan, ketika pimpinan sidang paripurna bertanya apakah RUU itu bisa disahkan menjadi UU, semua serempak menjawab setuju. Tak ada interupsi.

Agak mirip dengan cerita pengesahan RUU pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam yang dibahas secara kilat dan nyaris luput dari pantauan publik. Rupanya cara diam-diam seperti ini telah menjadi kebiasaan baru di parlemen.

Perihal kepantasan, Banjarbaru memiliki Bandara Syamsudin Noor. Perkantoran gubernur juga sudah lebih dulu pindah ke sana. Menyusul mapolda.

Terpenting, Banjarbaru lebih aman dari ancaman banjir.

Jadi masalahnya bukan tentang pantas atau tak pantas menjadi ibu kota, melainkan caranya.

Orang terkadang keliru memahami. Mengira demokrasi adalah pemilu. Bukankah rezim Orde Baru juga rutin menggelar pemilu.

Inti demokrasi adalah kesediaan untuk duduk satu meja, berbicara dan berkompromi. Anda bebas berpendapat. Asalkan tetap menghormati akal sehat.

Bila urusan penting diputuskan secara senyap. Dibicarakan dalam ruang remang. Masyarakat tak dimintai pendapat. Maka berarti demokrasi sudah sekarat, minimal cedera berat.

Dan DPR semestinya yang paling mewaspadai bahaya itu, bukan malah yang memulainya. (*) Editor : Arief M
Opini Ibu Kota Pindah ke Banjarbaru