Advertorial Banua BanuaPedia Basket Beauty Bisnis Bola Ekspedisi Ramadan Event Feature Female Gadget Hukum & Peristiwa Kesehatan Nasional Olahraga Opini Otomotif Pendidikan Politik Radar Kota Ragam Info Religi Sastra Tahulah Pian

Statistik di Balik Bencana Banjir Kalsel

Muhammad Helmi • Sabtu, 30 Januari 2021 | 09:52 WIB
statistik-di-balik-bencana-banjir-kalsel
statistik-di-balik-bencana-banjir-kalsel

Awal tahun 2021 disambut dengan berbagai bencana yang terjadi di tanah air. Mulai banjir, longsor, gempa bumi, serta jatuhnya pesawat terbang. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda perbaikan. Bahkan, terus mencatatkan rekor baru untuk jumlah kasus positif hariannya.


====================
Oleh: Aisyah Seisarina
Fungsional Statistisi Ahli Badan Pusat Statistik Kalsel
====================


Banua kita juga tidak luput dari musibah bencana. Tercatat, sebelas dari tiga belas kabupaten/kota di Kalsel terdampak banjir. Puluhan ribu rumah terendam, ratusan ribu warga terdampak banjir, jalan utama tergenang, serta robohnya jembatan yang mengakibatkan akses jalan utama terputus. Kondisi ini tentunya menimbulkan duka dan mengundang tanya tentang fakta di balik musibah ini.


Dilansir dari kompas.com, direktur eksekutif WALHI menyebutkan bahwa banjir Kalsel tahun 2021 merupakan yang terparah sejak 2006. Hasil analisa yang dilakukan oleh LAPAN menggunakan data satelit menunjukkan luas genangan banjir Kalsel diperkirakan mencapai 183 ribu hektar. Sebagai perbandingan luas banjir tersebut bahkan lebih luas dari danau terbesar di Indonesia yaitu Danau Toba (@kokbisa).


Banjir kali ini memakan korban yang cukup banyak, dikarenakan air naik dengan cepat dan tidak pernah diprediksi sebelumnya. Jumlah korban tewas akibat banjir di Kalsel mencapai 20 jiwa, sementara 60.957 di antaranya masih mengungsi. Mayoritas warga tidak dapat menyelamatkan barang-barangnya dan memilih untuk menyelamatkan diri dengan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.


Selain itu, di sektor pertanian sebagian besar sawah tergenang banjir sehingga kemungkinan akan gagal panen, serta banyak simpanan gabah milik warga yang basah terendam banjir. Tidak hanya itu, warga juga harus pasrah dengan hilangnya ternak dan ikan budi daya di empang, kolam dan tambak akibat banjir.


Menurut BPPT estimasi jumlah kerugian akibat banjir per 22 Januari diperkirakan sekitar 1,349 triliun rupiah. Sektor yang mengalami kerugian terbesar diantaranya sektor produktivitas masyarakat sekitar Rp 604,562 miliar, diikuti oleh sektor infrastruktur sekitar Rp 424,128 miliar, dan sektor pertanian sekitar Rp 216,266 miliar (Kompas.com).


Faktor-Faktor yang Diduga Memicu Banjir


Baru-baru ini Bareskrim POLRI menyatakan bahwa penyebab utama banjir di Kalsel adalah curah hujan ekstrem dan gelombang pasang yang tinggi mencapai 2,5 meter. Hal ini sejalan dengan penuturan Presiden Jokowi saat mengunjungi Kalsel untuk meninjau lokasi banjir beberapa waktu lalu. Namun tentunya alasan tersebut tidak dapat serta merta diterima.


Dari kacamata peneliti maupun masyarakat awam masih banyak faktor-faktor pemicu lainnya yang menimbulkan bencana ekologis ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar lahan di Kalsel telah beralih fungsi menjadi area pertambangan atau perkebunan. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalsel dalam publikasi Kalsel Dalam Angka, luas wilayah yang digunakan untuk pertambangan pada tahun 2019 mencapai 54.245,87 Ha atau meningkat sebesar 32,4 persen dibandingkan tahun 2003 yang seluas 40.959 Ha.


Hal yang serupa juga terjadi pada luas wilayah perkebunan yang meningkat sebesar 37,9 persen dibanding tahun 2003. Sebaliknya luas hutan mengalami penurunan sebesar 29,7 persen dibanding tahun 2003.


Keterangan dari KLHK juga menyebutkan bahwa penurunan luas hutan alam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kalsel mencapai 62,8 persen (bbc.com). Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa kondisi infrastruktur ekologis di Kalsel sudah tidak memadai. Sistem drainase yang buruk juga memperlambat proses surutnya banjir. Selain itu, topografi wilayah yang rendah dan dekat dengan laut juga mempengaruhi timbulnya banjir karena menjadi tempat akumulasi air.


Di samping faktor geografis, perilaku warga yang tidak bertanggung jawab juga berkontribusi dalam bencana banjir di Kalsel. Dinas Kehutanan Kalsel sejak Januari sampai September 2020 telah menangani 38 kasus illegal logging dan berhasil mengumpulkan 226 kubik kayu ilegal berbagai jenis. Jika dibandingkan tahun 2019 jumlah kasus illegal logging tidak menunjukkan penurunan (tribunnews.com).


Maraknya praktik ini tentunya mengurangi kemampuan tanah untuk menahan air dan akhirnya menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang seperti yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Di sisi lain infrastruktur yang terbatas menambah genting keadaan saat beberapa jalan dan jembatan yang menjadi akses utama jalan trans Kalimantan terputus. Akibatnya arus kendaraan maupun logistik dari dan menuju Hulu Sungai sempat terhambat selama beberapa hari. Beberapa poin di atas mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah akan kondisi alam dan mitigasi bencana di Kalsel.


Upaya Penanganan dan Pencegahan Bencana Banjir


Banjir Kalsel telah menelan korban jiwa dan membuat banyak warga kehilangan tempat tinggalnya untuk sementara maupun selamanya. Langkah pertama yang harus diambil pemerintah adalah mempercepat proses surutnya air banjir agar warga dapat kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian, aparat sebaiknya membantu warga dalam membersihkan lingkungan dan membenahi infrastruktur yang rusak.


Pemerintah dituntut untuk bertindak cepat dan akurat dalam menangani bencana banjir ini, bukan hanya mengunjungi lokasi dan memantau korban banjir. Di sisi lain banjir ini menjadi peringatan bagi warga dan pemerintah akan bahaya alih fungsi lahan dan eksploitasi alam.


Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan peninjauan ulang izin pembukaan tambang, perkebunan, HTI dan HPI di Kalsel. Selain itu pengawasan yang ketat serta sanksi yang tegas harus diberikan kepada mereka yang melakukan kegiatan penambangan liar, pembakaran lahan, maupun penebangan hutan (illegal logging).


Upaya reklamasi tambang, reboisasi, rehabilitasi DAS, serta penyusunan mitigasi bencana harus menjadi agenda urgent bagi pemerintah agar bencana banjir tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.


Namun di balik semua masalah tersebut, bencana banjir ini juga menumbuhkan kembali rasa peduli di antara sesama. Terbukti dengan banyaknya relawan dan bantuan kepada para korban banjir. Posko pengungsian banyak dipenuhi dengan makanan, sembako, pakaian serta kebutuhan lainnya. Maka dari itu, pendistribusian bantuan harus terus diawasi agar sampai ke tangan yang berhak menerima. Banjir kalsel kali ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berbenah menuju kalsel yang aman dan sejahtera. (*)

Editor : Muhammad Helmi