RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA - Aksi pembubaran paksa acara nonton bareng (nobar) film berjudul Pesta Babi, yang belakangan kerap muncul di media sosial. Menuai kritik dari berbagai pihak. Atas kritik tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film itu.
Yusril menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan atau kebijakan pelarangan pemutaran film dokumenter berjudul lengkap Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tersebut. Berkaitan dengan pembubaran paksa di beberapa daerah, dia menyebut itu terkait dengan persoalan administrasi.
“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujarnya, Kamis (14/5).
Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa pembubaran atau penghentian nobar film tersebut bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat. Dia pun menyampaikan, kritik lewat film tersebut hal yang wajar. Meski dalam film itu memang ada narasi yang dinilai provokatif dan memantik kontroversi.
“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, tampak bersifat provokatif,” terangnya.
Namun demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film tersebut. Menurut dia, sangat mungkin produser atau pembuat film memilih judul tersebut untuk menarik perhatian publik. “Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah juga bisa mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut. Termasuk melakukan evaluasi jika ada langkah atau keputusan keliru di lapangan. Berkaitan dengan proyek di Papua Selatan yang disorot dalam film itu, Yusril menegaskan bahwa pembukaan lahan telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
“Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu,” terangnya.
Editor : Arief