JAKARTA - Mabes TNI menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan pasukan yang bakal dikirim ke Gaza, Palestina.
Beberapa satuan seperti prajurit zeni dan pasukan pengamanan sudah dipersiapkan oleh institusi militer Indonesia.
Meski belum ada lampu hijau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengkonfirmasi langkah-langkah persiapan yang sudah diambil oleh TNI.
Dia menyatakan bahwa persiapan sudah dilakukan. sehingga bila sewaktu-waktu diminta untuk berangkat, tidak perlu menunggu lebih lama.
"Jenis pasukan yang kemungkinan akan dilibatkan terdiri atas unsur Satgas Gabungan TNI yang memiliki kemampuan zeni konstruksi. Kaitannya dengan pembenahan infrastruktur, dukungan kesehatan lapangan, rehabilitasi aspek psikologi, logistik, bantuan kemanusiaan dan satuan pengamanan," terangnya, Selasa (28/10).
Satuan pengamanan, kata Freddy, akan bertugas mengamankan seluruh unsur yang bertugas dari potensi gangguan keamanan.
Menurut dia, semua aspek kemampuan yang disiapkan oleh TNI disesuaikan dengan karakter misi yang bakal dilaksanakan.
Terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk melengkapi Satgas Gabungan TNI, jenderal bintang dua TNI AL berlatar belakangan Korps Marinir itu menyatakan bahwa TNI menyesuaikan dengan bentuk tugas dan kebutuhan operasional di lokasi penugasan.
"Semua perencanaan dilakukan dengan memperhatikan aspek efisiensi, keselamatan personel, serta dukungan diplomatik dan logistik dari negara. Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional," bebernya.
Freddy memastikan bahwa komunikasi antara Presiden Prabowo dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait persiapan dan penyiapan pasukan TNI berjalan dengan sangat baik.
Setiap rencana strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan TNI selalu dibahas secara terarah, terpadu, bersama-sama.
"Lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Untuk memastikan langkah yang diambil selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan prinsip non-blok," jelas Freddy.
Editor : Arief