RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Banjarbaru diwarnai ketegangan. Gelombang protes mencuat dari para pekerja yang menuntut pemenuhan hak-hak mereka, terutama menyangkut upah yang belum dibayarkan selama satu bulan terakhir.
Salah satu pekerja instalasi kelistrikan asal DKI Jakarta, Mudofar, mengungkapkan seluruh pekerjaan elektrikal yang menjadi tanggung jawabnya bersama tim sebenarnya sudah rampung.
Namun, hingga kini kejelasan nasib keringat mereka belum menemui titik terang.
"Pekerjaan saya itu sudah kelihatan, sudah ada pipa dan kabel. Saya ini statusnya pekerja harian, bukan borongan," ujar Mudofar.
Mudofar yang rela merantau jauh-jauh dari ibu kota ini mengaku menjadi korban ketidakpastian manajemen PT Ajisaka, selaku subkontraktor yang ditunjuk oleh kontraktor utama, PT SBS.
Ia bersama sekitar 18 pekerja elektrikal lainnya yang terdiri atas pekerja asal Jakarta dan pekerja lokal kini telantar tanpa kejelasan upah.
Niat untuk meminta pertanggungjawaban pada awal pekan lalu pun berujung sia-sia. Rencana pertemuan dengan pimpinan PT Ajisaka di lokasi proyek batal sepihak lantaran yang bersangkutan mangkir.
"Harapannya segera dibayar. Jangan cuma janji. Ini perusahaan, bukan ajang kampanye," tegas Mudofar.
Merespons protes tersebut, pihak kontraktor utama PT SBS langsung angkat bicara.
Komisaris PT SBS, Willy Subagyo menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan mengklaim telah menunaikan kewajiban pembayaran kepada PT Ajisaka selaku subkontraktor.
Bahkan, dari hitungan internal, terjadi kelebihan bayar (overpaid). "Posisi memang perhitungan sementara sepihak dari kami, karena kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Ajisaka. Nilai kelebihan bayar kami ke mereka mencapai Rp2 miliar," ungkap Willy saat dikonfirmasi.
Willy menjelaskan PT Ajisaka sejatinya memegang dua proyek pembangunan SR, yakni di Banjarbaru (Kalsel) dan Lampung.
Kasus serupa ternyata juga terjadi di Lampung, di mana PT SBS mengklaim kelebihan bayar sebesar Rp1 miliar, ditambah masalah tunggakan pajak, serta penarikan alat scaffolding oleh vendor luar.
Terkait mandeknya upah pekerja, Willy mengaku dilematis karena PT SBS tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan manajemen PT Ajisaka. Hal inilah yang sempat memicu ketegangan dan emosi para pekerja di lapangan.
Kendati demikian, PT SBS menjamin pembangunan Sekolah Rakyat di Banjarbaru tidak akan terbengkalai.
Sebagai langkah taktis, PT SBS memutuskan untuk mengesampingkan dulu urusan piutang dengan PT Ajisaka demi menyelamatkan proyek.
"Kami mengambil action untuk melakukan perjanjian baru. Jadi, kira-kira perjanjian kami dengan PT Ajisaka terkait pelaksanaan pembangunan proyek Sekolah Rakyat ini kami kesampingkan dulu (demi kelanjutan proyek, red)," pungkas Willy.
Editor : Arif Subekti