TANJUNG - Forum Koordinasi (Forkod) LSM Tabalong menyambangi Gedung DPRD Tabalong, Kamis (4/9). Kedatangan para aktivis itu disambut pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam pertemuan itu, LSM mengeluhkan adanya anggota dewan yang "nakal", dan harus ditegur Badan Kehormatan (BK) DPRD Tabalong.
Pasalnya, kalau dibiarkan akan memicu masalah hukum, bahkan yang bersangkutan dapat terjerat pidana.
Aktivis pun merasa jengah. "Kemarin kami mau mengadakan aksi karena sudah jenuh," kata Iwan Wong, perwakilan LSM.
Ia menjelaskan, oknum anggota dewan itu memainkan anggaran pokok pikiran (pokir) tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
"Kami datang ke sini untuk mengingatkan. Data orangnya kami sudah tahu. Segera tindak, jangan sampai menjadi bom waktu," tegasnya.
Jika BK DPRD tidak segera bertindak, maka Forkod LSM Tabalong meminta izin untuk menyampaikan temuan tersebut ke aparat penegak hukum.
Selain masalah oknum DPRD nakal, hasil kunjungan-kunjungan kerja wakil rakyat selama ini juga dipertanyakan.
Ketua DPRD Tabalong, Riza Fahlipi menganggap penyampaian LSM tersebut demi perbaikan dan kemajuan dewan.
Jika data dan fakta anggota DPRD nakal tersebut terbukti, dia pastikan akan segera ditindak.
"Saya akan ambil tindakan dan segera menggelar sidang BK untuk mengingatkan si bersangkutan," ucap Riza.
Terkait pokir, ia menegaskan itu bukan usulan anggota DPRD, melainkan aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan anggota DPRD ke musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
"Bukan pokir dari DPRD. Yang ada usulan seratus persen dari masyarakat," cetusnya.
Anggota BK DPRD Tabalong, Eka Noor Efiani mengatakan selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat terkait masalah ini. "Selama ini tidak ada keluhan," ujarnya.
Ia memastikan, jika memang benar ada keluhan pasti akan diusut sesuai aturan. "Kami memantau saja. Kalau ada laporan kami sampaikan dan kami serahkan ke kawan-kawan (DPRD) yang lain," jelas politikus Partai Golkar tersebut.
Editor : Muhammad Syarafuddin