BANJARMASIN — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Banjarmasin mencatat, sejak Januari hingga awal Agustus 2025 sudah terjadi 81 peristiwa kebakaran.
Menengok tahun-tahun sebelumnya, jumlah kebakaran pada 2025 cenderung tinggi.
Pada 2024, tercatat 134 kasus kebakaran. Sementara pada 2023 bahkan mencapai 190 kasus.
Sebagian besar kebakaran disebabkan korsleting. "Dari hasil penyelidikan jajaran polsek, penyebab terbanyak memang korsleting listrik," ujar anggota Tim Inafis Satreskrim Polresta Banjarmasin, Aiptu Devi Triana, Ahad (3/8).
Selain korsleting listrik, kelalaian juga menjadi faktor pemicu kebakaran. "Contoh kebiasaan lupa mencabut stopkontak sebelum meninggalkan rumah," kata Kepala Disdamkarmat Banjarmasin, Hendro, secara terpisah.
Banyak instalasi listrik di rumah warga yang sudah tidak sesuai standar keamanan. "Padahal, instalasi listrik sebaiknya diperiksa ulang jika sudah digunakan lebih dari lima tahun, untuk memastikan kondisinya masih aman," jelasnya.
Ditanya upaya pencegahan, Hendro mengatakan pihaknya menggencarkan sosialisasi ke kelurahan dan sekolah. "Kami mengedukasi masyarakat agar lebih sadar risiko dan cara mencegah kebakaran," katanya.
Hingga pertengahan 2025, pihaknya telah melakukan sosialisasi di 30 dari 52 kelurahan di Banjarmasin.
"Pada APBD Perubahan 2025, kami mengusulkan tambahan anggaran supaya bisa melakukan sosialisasi di kelurahan-kelurahan yang belum mendapat giliran," katanya.
Seluruh SMA di kota ini juga telah dikunjungi untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pencegahan kebakaran.
Hendro berharap, di setiap rumah ada alat pemadam api ringan (apar). "Setiap rumah idealnya memiliki satu apar. Jika tidak memungkinkan, setidaknya setiap RT memiliki lima apar yang bisa digunakan bersama," ujarnya.
Namun, untuk pengadaan tabung apar, ia mengakui dinasnya tidak memiliki alokasi anggaran untuk itu. "Kelurahan kan memiliki dana. Tapi perlu diingat, pemko mempunyai keterbatasan anggaran, paling memungkinkan pembelian bertahap," tutupnya.
Tingkatkan Skill Relawan Damkar
Pakar tata kota, Nanda Febryan Pratama Jaya, menyarankan agar pemko membentuk tim terpadu bersama PLN dan otoritas terkait untuk menanggulangi ancaman kebakaran yang terus berulang.
Langkah awal adalah pemetaan dan pendataan lokasi rawan kebakaran. "Tim ini bertugas mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan kebakaran berdasarkan data sebaran kasus beberapa tahun terakhir," ujar Ketua Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) Kalsel tersebut, Sabtu (2/8).
Tim ini juga turun mengecek dari rumah ke rumah, khususnya di permukiman padat dengan berisiko kebakaran tinggi.
Selanjutnya, penataan ulang terhadap standar kelistrikan pelanggan PLN. "Harus ada standar yang jelas, baik untuk pelanggan baru maupun lama," katanya.
Penataan kelistrikan terhadap pelanggan lama mesti diutamakan karena dinilai sebagai kelompok paling rentan. Sebab instalasi listrik di rumah mereka sering kali tak pernah diperiksa lagi sejak pemasangan awal.
"Apalagi jika rumah tersebut terbuat dari material yang mudah terbakar, risikonya jadi berlipat ganda," ucapnya.
Nanda juga mengusulkan agar relawan barisan pemadam kebakaran (BPK) dilibatkan dalam upaya ini. Mereka bisa diberikan pelatihan khusus agar mampu mendeteksi kondisi kelistrikan yang tidak standar di rumah-rumah warga di sekitar lingkungan masing-masing.
"Kalau sudah dilatih, mereka bisa diberdayakan untuk membantu memetakan rumah-rumah yang sistem kelistrikannya berpotensi menimbulkan kebakaran."
Nanda menyebut, tanpa upaya pencegahan dari sumber seperti ini, maka kasus kebakaran akan terus berulang.
Sementara itu, akademisi di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Akbar Rahman menilai, upaya sosialisasi dari pemerintah terkait kebakaran masih minim.
Ia juga mendorong pengadaan tabung apar di tingkat RT. Tak hanya edukasi, Akbar juga menyoroti tantangan fisik dalam penanganan kebakaran, khususnya di kawasan gang-gang sempit yang sering menjadi lokasi kejadian.
Kondisi ini menyulitkan relawan untuk menjangkau lokasi dengan cepat, sehingga kebakaran pun semakin sulit dikendalikan. "Maka perlu adanya upaya pembenahan," sarannya.
Meski dikenal memiliki banyak relawan damkar, Akbar menilai profesionalisme mereka masih perlu ditingkatkan. Ia mengusulkan adanya pelatihan khusus agar keterampilan para relawan sesuai standar.
"Pemadaman kebakaran tidak bisa dilakukan sembarangan. Relawan harus dibekali pelatihan dan peralatan yang memadai," tegasnya.
Akbar berharap pemerintah mulai serius membenahi infrastruktur serta meningkatkan kapasitas para relawan secara bertahap.
"Pemerintah tidak boleh menganggap kebakaran sebagai hal biasa, apalagi jika terus terjadi. Ini harus menjadi prioritas," tandasnya.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief