RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Ribuan suara anak muda yang sebelumnya berhimpun di ruang digital kini dibawa ke ruang pertemuan. Persoalannya beragam: pendidikan, pekerjaan, hingga masa depan di tengah dunia yang semakin digital.
****
Angka 2.993 menjadi salah satu pijakan dalam Aruh Pemuda 2026 Kalimantan Youth Conference. Sebanyak itu akun atau responden muda dihimpun dalam Mini Wikiton pada September lalu. Dari sana, berbagai kegelisahan anak muda mulai terlihat lebih nyata.
Kesenjangan pendidikan, masa depan pekerjaan digital, dan sempitnya akses kesempatan kerja menjadi beberapa persoalan yang kemudian dibedah dalam forum yang digelar BasaIbu Kalimantan bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan, Rabu (28/10/2026).
Koordinator BasaIbu Kalimantan Hudan Nur mengatakan forum itu tidak berhenti pada diskusi. Peserta diminta merumuskan rekomendasi, menentukan aktor yang harus terlibat, sekaligus menyusun arah aksi.
“Hari ini krusial karena peserta merumuskan rekomendasi konkret dari topik-topik yang diangkat, mengidentifikasi siapa saja aktor kuncinya, serta menentukan arah aksi strategis ke depan,” ujarnya.
Perhatian juga diarahkan pada tingginya kelompok NEET, yakni anak muda yang tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, maupun mengikuti pelatihan.
Dari sepuluh topik yang dibahas, tiga isu prioritas nantinya akan dibawa ke tahap berikutnya melalui Wiki Marathon pada Februari hingga April 2027.
Ketika Pemuda Menjadi Pelaku
Forum anak muda tak ingin berhenti sebagai tempat bertukar gagasan. Persoalan yang muncul justru hendak dibawa lebih jauh, diuji, dipilih, lalu dikerjakan bersama.
Di balik angka Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), ada persoalan yang tidak selalu terlihat dalam statistik. Mulai perkawinan anak, kesetaraan gender, literasi digital, hingga bagaimana pemuda menjaga ruang media sosial dari hoaks.
Kepala Dispora Kalimantan Selatan Febriadin Hafiz menyebut IPP harus dibaca sebagai gambaran kondisi nyata pemuda. Terlebih, kelompok muda menyumbang sekitar seperempat populasi Kalsel.
“IPP bukan semata-mata angka, tetapi potret sesungguhnya tentang kondisi pemuda di provinsi kita,” katanya.
Salah satu catatan positif ialah tingkat partisipasi publik dan politik pemuda yang disebut telah melampaui 77,5 persen, berada di atas rata-rata nasional. Namun, capaian itu berjalan beriringan dengan sejumlah persoalan struktural.
Untuk persoalan perkawinan anak, misalnya, Dispora berkolaborasi dengan DP3AKB Kalsel melalui forum diskusi guna menelusuri akar masalahnya.
Hafiz menegaskan pemuda tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima penyuluhan.
“Pemuda bukan sasaran penyuluhan semata, melainkan aktor utama penolong tradisi, penjaga kearifan lokal, dan pelopor solusi atas persoalan sosial seperti pernikahan usia dini,” ujarnya.
Aruh Pemuda kemudian menjadi titik awal. Rekomendasi yang lahir masih harus diuji lewat tindakan. (al/ram)
Editor : Arief M