Tak ada angin, tak ada hujan. Sekonyong-konyong, Presiden Prabowo memutuskan Portugis menjadi pelajaran bahasa asing wajib di sekolah. Vamos!
***
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva bertepuk tangan. Sang tamu terpana usai mendengar pengumuman Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan RI 1, bahasa Portugis menjadi pelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia.
Hal itu Prabowo umumkan saat jamuan makan siang bersama Lula di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10).
"Selain bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin, bahasa Portugis akan menjadi prioritas bagi siswa kita," katanya.
Apa urgensinya? Dalam pidatonya Prabowo menjelaskan ia pengin menjalin hubungan baik dengan Brasil.
"Mengingat pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas dalam pendidikan kita," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Tak berhenti di situ, Prabowo berjanji akan memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi (Mendikti) dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk menjalankan kebijakan ini.
Bukan hanya Lula, masyarakat Indonesia juga terpana.
Masih terkait pertemuan kedua kepala negara, ada peristiwa lain yang tak kalah menarik. Prabowo sempat bergurau. Kepada Lula, ia mengaku kagum karena kawannya bisa menjadi presiden tiga periode.
"Beliau (Lula) sudah tiga periode. Undang-undang mereka (Brasil) boleh tiga kali, kalau undang-undang kita nggak boleh."
Prabowo rupanya iri dengan Lula.
Kembali ke topik, jadi, apakah kamu setuju bahasa Portugis dimasukkan ke dalam kurikulum?
Apa yang lebih prioritas dan sebenarnya dibutuhkan dunia pendidikan Indonesia?
Mengapa Prabowo bisa dengan entengnya membuat sebuah kebijakan tanpa kajian mendalam, apakah ini artinya teknokrasi telah mati?
Mengapa saban kali Presiden membuat kebijakan "random", tidak ada pembantu atau menterinya yang menegur. Apakah Presiden kita dikelilingi birokrasi bermental ABS (asal bapak senang)?
Kebijakan Spontan
Muhammad Dicky Riyadi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menilai keputusan Presiden yang ingin menjadikan bahasa Portugis sebagai pelajaran wajib di sekolah merupakan kebijakan yang tergesa-gesa dan tidak memiliki dasar kajian yang kuat.
Dicky pun mengaku terkejut mendengar pengumuman tersebut. "Selama ini kita masih berjuang memperbaiki mutu pembelajaran bahasa Inggris, tiba-tiba harus belajar bahasa Portugis. Apa dasarnya?" kata Dicky.
Menurutnya, kebijakan tersebut tampak lebih bersifat simbolik untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan Brasil ketimbang memperhatikan kebutuhan nyata dunia pendidikan Indonesia.
Ia berpendapat bahwa keputusan seperti ini menunjukkan lemahnya perencanaan kebijakan dan minimnya konsultasi publik.
"Kebijakan pendidikan tidak boleh lahir hanya karena jamuan antar kepala negara," kata mahasiswa 21 tahun itu, Jumat (24/10).
Dicky juga menyoroti bagaimana pemerintah sering kali membuat kebijakan tanpa kajian akademik yang mendalam. Ia menilai bahwa jika teknokrasi berfungsi sebagaimana mestinya, mestinya ada riset dan masukan dari para ahli pendidikan.
"Kalau semua keputusan tergantung kehendak presiden, artinya teknokrasi sudah mati," tegas Dicky.
Diperparah dengan ketiadaan pembantu presiden yang berani mengkoreksi kebijakan ngawur atasannya.
"Kalau semua hanya setuju tanpa berani menegur, maka yang lahir bukan kebijakan cerdas, tapi kebijakan spontan," kata Dicky.
Di akhir wawancara, Dicky meminta Presiden fokus pada hal-hal yang substansial. "Yang dibutuhkan sekarang adalah peningkatan kualitas guru, literasi, dan teknologi pendidikan," tutup Dicky.
Panggung Politik
Senada dengan Mira Widya Saragih, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
"Jauh lebih mendesak adalah perbaikan mutu dasar literasi dan numerasi. Masalah utama kita bukan kekurangan bahasa asing, tetapi lemahnya kemampuan dasar berpikir kritis dan memahami bacaan," ucap perempuan 21 tahun itu, kemarin.
Dia melihat pernyataan Presiden terkesan mendadak. Tidak melalui proses riset, analisis kebutuhan, perencanaan anggaran, dan diskusi dengan para praktisi pendidikan.
"Kalau presiden bisa langsung memutuskan tanpa tahapan-tahapan itu, maka pendidikan kita sedang dijadikan panggung politik," ujarnya.
"Dalam perspektif komunikasi politik, statement itu hanya mengarah ke gestur diplomatik untuk menyenangkan tamu negara," imbuhnya.
Widya kemudian mengutip data EF English Proficiency Index 2023 yang menunjukkan tingkat pengguna bahasa Inggris di Indonesia masih rendah. Menempati posisi 79 dari 113 negara.
"Sebelum bermimpi bicara dalam bahasa Portugis, alangkah lebih baiknya jika kita mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik," ujarnya.
Intinya, Mira menegaskan, seorang presiden harus bisa memisahkan antara keputusan politik dengan kebijakan teknokratik.
Soal budaya ABS, ia menyebut ini warisan feodalisme yang menjadi penyakit kronis dalam birokrasi kita.
Setiap berganti kepemimpinan, polanya berulang, para pejabat lebih memilih untuk menyenangkan atasan daripada bersikap jujur.
"Menurut saya, Presiden Prabowo harus berbenah diri dan menyadari, bahwa masih banyak tugas yang harus kita selesaikan, ketimbang memasukkan bahasa Portugis ke pendidikan kita," pungkas Mira.
Editor : Arief