RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU - Komisi II DPRD Banjarbaru menemukan kejanggalan pada peredaran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Bauntung.
Beras yang menggunakan kemasan dan label sama disebut memiliki kualitas isi berbeda, namun tetap dijual dengan harga yang sama.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru, Liana mengatakan temuan itu diketahui saat pihaknya melakukan monitoring lapangan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) serta UPT Pasar beberapa waktu lalu.
Karena itulah, Kamis (18/6/2026) kejanggalan itu dibawa ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bulog, Disperindag, dan UPT Pasar.
"Kami menemukan langsung ada beras SPHP dengan kemasan dan label identik, tetapi kualitas beras di dalamnya tidak sama namun tidak ada perbedaan harganya. Hal inilah yang kami minta penjelasannya kepada Bulog," ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (19/6/2026).
Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan konsumen maupun pedagang karena masyarakat sulit membedakan kualitas produk yang dibeli.
Sebab, kata Liana, perbedaan kualitas produk mestinya juga harus disertai dengan informasi yang jelas kepada masyarakat.
"Kalau kualitasnya berbeda, jangan menggunakan kemasan yang sama. Harus ada pembeda yang jelas,” ungkap Liana.
“Jika kualitasnya di bawah standar, harga jualnya juga perlu disesuaikan agar masyarakat tidak merasa dirugikan," tegasnya.
Menurut Liana, persoalan tersebut tidak hanya berdampak kepada konsumen, tetapi juga pedagang.
Pedagang disebut kesulitan menjual beras dengan kualitas lebih rendah karena harus bersaing dengan produk lain yang dijual pada harga yang sama.
Akibatnya, sebagian pedagang terpaksa menekan margin keuntungan agar produk tetap laku di pasaran.
"Pedagang akhirnya harus menurunkan margin keuntungan agar barang bisa terjual. Tentu ini merugikan mereka," katanya.
Selain itu, DPRD Banjarbaru juga meminta agar setiap produk pangan yang beredar memiliki informasi yang jelas, termasuk keterangan masa kedaluwarsa untuk menjamin kelayakan konsumsi masyarakat.
Stok Lama Masih Beredar
Dalam RDP tersebut, ungkap Liana, pihak Bulog menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena sebagian beras SPHP yang beredar merupakan stok lama, yang masih harus disalurkan sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Bulog juga menyampaikan penggunaan kemasan lama dilakukan sebagai langkah efisiensi mengingat tingginya biaya pengadaan kemasan baru.
Meski demikian, DPRD Kota Banjarbaru menilai transparansi informasi kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap program SPHP.
"Kalau kualitasnya berbeda, jangan menggunakan kemasan yang sama. Harus ada pembeda yang jelas agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” tegas Liana.
Distribusi Minyak Goreng Juga Disorot
Dalam RDP tersebut, Komisi II DPRD Banjarbaru turut menyoroti distribusi minyak goreng Bulog di Pasar Bauntung.
Saat ini mitra Bulog di pasar tersebut hanya memperoleh alokasi sekitar 200 dus per minggu. Sementara jumlah pedagang yang menjadi mitra Bulog baru dua orang.
Menurut Liana, keterbatasan jumlah mitra menjadi salah satu kendala distribusi sehingga perlu ada langkah proaktif dari pemerintah untuk memperluas jaringan penyalur.
"Kalau masyarakat masih kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, pemerintah harus proaktif mendampingi pedagang lain agar bisa menjadi mitra Bulog. Kita harus jemput bola," katanya.
Meski menemukan sejumlah persoalan, Liqna menyebut harga kebutuhan pokok di Banjarbaru secara umum masih relatif stabil dan beberapa komoditas seperti telur ayam bahkan mengalami penurunan harga.
DPRD memastikan hasil RDP akan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPRD agar rekomendasi terkait kualitas produk, distribusi, dan pengawasan pangan dapat dijalankan secara optimal.
Editor : Fauzan Ridhani