BANJARMASIN – Pemprov Kalsel melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatat realisasi anggaran mencapai Rp1,76 miliar atau sekitar 45,30 persen dari total alokasi, hingga 28 Februari lalu.
Anggaran tersebut sebagian besar disalurkan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak kepada 13 kabupaten/kota di Kalsel. Kepala BPKAD Kalsel, Fatkhan menyampaikan bahwa pencapaian ini menunjukkan optimalnya peran BPKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
“Kami memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1,6 miliar. Hingga akhir Februari, realisasi telah mencapai Rp1,76 miliar atau 45,30 persen,” ujarnya usai rapat bersama Komisi II DPRD Kalsel, Rabu (25/3).
Dana tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalsel, Muhidin, dalam sebuah kegiatan di Hotel Tree Park yang berlangsung pada bulan Ramadan lalu. Penyaluran DBH ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemerataan pendapatan.
Fatkhan menegaskan, BPKAD tidak hanya berfungsi sebagai pengguna anggaran, tetapi juga menjalankan peran sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), serta Sekretaris PPKD.
Editor : Arief