RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, TABALONG — Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ancaman banjir, hingga kebutuhan pembiayaan pembangunan menjadi perhatian dalam silaturahmi Gubernur Kalimantan Selatan bersama sejumlah kepala daerah Banua Enam di kediaman Bupati Tabalong, Sabtu (12/9/2026).
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Sahrujani turut hadir dalam pertemuan tersebut. Selain mempererat komunikasi antarpimpinan daerah, forum itu menjadi ruang untuk menyamakan langkah menghadapi persoalan yang dampaknya kerap melintasi batas administrasi.
Karhutla menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Memasuki periode rawan kebakaran, pengendalian titik api membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, serta berbagai unsur terkait.
Ancaman karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan. Jika tidak segera dikendalikan, asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, transportasi, hingga perekonomian.
Karhutla Jadi Ancaman Serius di Wilayah Rawa
Bagi HSU, persoalan karhutla memiliki tantangan tersendiri. Karakter wilayah yang didominasi kawasan rawa membuat lahan yang mengering saat musim kemarau berpotensi menjadi titik rawan kebakaran.
Karena itu, pencegahan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penanganan ketika api sudah muncul. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat pemantauan, deteksi dini, hingga respons cepat terhadap titik api.
Semakin cepat api ditangani, semakin kecil pula peluangnya meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Banjir Tak Bisa Ditangani Sendiri-sendiri
Selain karhutla, persoalan banjir turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Banjir dinilai sebagai persoalan lintas wilayah. Aliran air dan daerah aliran sungai (DAS) tidak mengenal batas administrasi kabupaten sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi antardaerah.
Sejumlah langkah dapat dilakukan melalui pengendalian aliran air, pemeliharaan dan normalisasi sungai, penguatan infrastruktur pengendali banjir, serta penanganan kawasan yang selama ini menjadi titik rawan genangan.
Bagi HSU, persoalan tersebut sangat penting mengingat karakter geografis daerah yang banyak memiliki kawasan rawa. Koordinasi dengan daerah lain diperlukan agar penanganan banjir tidak berhenti pada batas administratif.
PT SMI Dibidik Jadi Alternatif Pembiayaan
Pembahasan tidak hanya berkutat pada persoalan bencana. Kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian dari pembicaraan.
Salah satu opsi yang dibahas yakni pemanfaatan skema pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Skema tersebut dapat menjadi alternatif bagi pemerintah daerah untuk membiayai proyek infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar. Namun, penggunaannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, kelayakan proyek, serta ketentuan yang berlaku.
Dengan alternatif pembiayaan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mendorong pembangunan infrastruktur prioritas tanpa sepenuhnya bergantung pada kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bagi HSU, kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Sinergi Antarwilayah Didorong Berlanjut
Bupati H. Sahrujani menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat memiliki keterkaitan antardaerah sehingga tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum silaturahmi. Komunikasi antarpimpinan daerah perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, khususnya dalam pencegahan karhutla, penanganan banjir, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Bagi Pemkab HSU, sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal kebutuhan pembangunan daerah sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah pusat.
Editor : Eddy Hardiyanto