RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Realisasi investasi di Kota Banjarmasin sepanjang Semester I 2026 baru mencapai Rp1,5 triliun. Angka tersebut masih cukup jauh dari target yang dipatok Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp3,9 triliun hingga akhir tahun.
Untuk mengejar target tersebut, Pemko Banjarmasin terus menawarkan sejumlah potensi investasi. Mulai dari kawasan pergudangan di Basirih, Rumah Potong Unggas (RPU), hingga pengembangan kawasan wisata yang disiapkan masuk dalam dokumen Investment Project Ready to Offer (IPro).
Investasi Terus Bergerak, Lahan Jadi Kendala
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin, Ari Yani, mengatakan aktivitas investasi di ibu kota Kalimantan Selatan tersebut sebenarnya terus berjalan.
Sejumlah sektor dinilai masih berkembang, terutama pergudangan, perhotelan, layanan kesehatan dan perumahan.
“Target investasi kita sekitar Rp3,9 triliun. Untuk 2026, semester pertama ini tercapainya sudah Rp1,5 triliun,” ujar Ari, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, investasi dengan skala lebih kecil cukup banyak berkembang. Investor umumnya membeli sendiri lahan yang kemudian digunakan untuk membangun usaha.
Namun, kondisi berbeda terjadi pada investor besar.
Investor berskala besar cenderung menginginkan pola kerja sama jangka panjang dengan pemerintah daerah. Salah satunya melalui pemanfaatan aset milik pemerintah berupa lahan untuk pembangunan hotel, gedung, maupun proyek lainnya.
Masalahnya, Banjarmasin menghadapi keterbatasan aset berupa lahan.
“Tanah kita juga kekurangan di Banjarmasin,” katanya.
Keterbatasan lahan milik Pemko membuat peluang kerja sama pemanfaatan aset dengan investor besar menjadi lebih terbatas.
RPU hingga Pergudangan Basirih Jadi Andalan
Meski terkendala lahan, Pemko Banjarmasin tetap menyiapkan sejumlah proyek potensial yang dapat ditawarkan kepada investor.
Salah satunya Rumah Potong Unggas (RPU) di kawasan Basirih. Selain itu, kawasan pergudangan di wilayah tersebut juga dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan.
“Iya, di Basirih,” ujar Ari saat menjelaskan salah satu kawasan yang potensial untuk investasi.
Pemko juga tengah menyiapkan dokumen IPro. Dokumen tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkenalkan proyek-proyek yang dinilai siap ditawarkan kepada calon investor.
Sejumlah potensi yang disiapkan antara lain pengembangan kawasan wisata dan rekreasi, termasuk kawasan yang disebut Pulau Insan.
Dengan sisa waktu 2026, Pemko masih harus menggenjot promosi sekaligus mencari pola kerja sama investasi yang sesuai dengan kondisi Banjarmasin, terutama di tengah keterbatasan lahan.
Jemput Investor hingga Malang dan Batam
Upaya menarik investor tidak hanya dilakukan dengan menunggu pengusaha datang ke Banjarmasin.
DPMPTSP Banjarmasin juga membawa langsung potensi investasi kota ke sejumlah daerah melalui forum diskusi yang mempertemukan pemerintah daerah dengan kalangan pengusaha.
Ari menyebut kegiatan serupa pernah dilakukan di Malang, Batam dan Semarang dengan melibatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Dalam forum tersebut, Pemko memaparkan berbagai peluang investasi yang tersedia sekaligus membuka ruang diskusi dengan calon investor.
“Yang mengadakan itu kita. Mereka-mereka itu yang bertanya tentang investasi yang ada di Kota Banjarmasin melalui FGD tadi,” jelasnya.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko memperluas jaringan promosi agar potensi investasi Banjarmasin tidak hanya dikenal pengusaha lokal.
Kafe Menjamur, Pengusaha Muda Makin Aktif
Di tengah upaya mengejar investasi berskala besar, geliat usaha dari kalangan pengusaha muda juga terus terlihat.
Ari mengatakan salah satu indikasinya adalah semakin banyaknya kafe dan usaha di sektor kesehatan yang bermunculan di Banjarmasin.
“Menjamurnya kafe-kafe itu rata-rata anak muda,” katanya.
Pertumbuhan usaha tersebut turut ditopang kemudahan sistem perizinan. Saat ini, masyarakat dapat mengurus perizinan berusaha secara mandiri melalui layanan online tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan.
“Dengan adanya perkembangan perizinan yang melalui online ini, secara mandiri anak-anak sekarang lebih mudah membuat perizinan,” jelasnya.
Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan.
Izin Makin Mudah, Pengawasan Jadi Tantangan
Berbeda dengan sistem manual, data usaha kini dapat masuk melalui sistem perizinan mandiri secara online.
DPMPTSP tetap memiliki bidang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal dan perizinan berusaha. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan lapangan maupun berdasarkan laporan masyarakat.
Ari mengakui, sistem perizinan yang semakin mudah membuat pemerintah tidak dapat membatasi masyarakat untuk membuka usaha selama seluruh ketentuan telah dipenuhi.
Di sisi lain, perkembangan usaha yang cepat menuntut pengawasan yang semakin kuat. Terutama ketika aktivitas usaha mulai menimbulkan gangguan bagi masyarakat di lingkungan sekitar.
Bagi Pemko Banjarmasin, tantangannya kini bukan hanya bagaimana mengejar target investasi Rp3,9 triliun, tetapi juga memastikan investasi dan pertumbuhan usaha berjalan seiring dengan kepentingan warga serta keterbatasan ruang kota.
Editor : Eddy Hardiyanto