RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Kotabaru – Keluhan nelayan Desa Rampa terkait mahalnya harga solar eceran mulai memanas. Jika persoalan distribusi BBM bersubsidi tak kunjung mendapat solusi, ratusan nelayan mengancam turun ke jalan dan mendatangi DPRD Kotabaru.
Ancaman aksi tersebut disampaikan Ketua Ikatan Nelayan Saijaan Kotabaru, Hamdani, kepada Radar Banjarmasin, Selasa (1/9) sore.
Melalui telepon Hamdani mengatakan, nelayan yang kesulitan mendapatkan jatah solar di SPBN terpaksa membeli dari pengecer. Harganya jauh lebih mahal, yakni mencapai Rp 14 ribu hingga Rp15 ribu per liter.
“Kalau kami dapat jatah di SPBN sekitar Rp6.800 per liter. Masalahnya, jatah yang kami terima hanya 150 liter per bulan. Padahal rekomendasinya 300 liter,” ujar Hamdani.
Kondisi ini, menurutnya, membuat sebagian nelayan harus membeli solar eceran untuk mencukupi kebutuhan melaut.
Dari 669 anggota Ikatan Nelayan Saijaan yang terdaftar, Hamdani menyebut hanya sekitar separuh yang mendapatkan jatah melalui SPBN. Sedangkan sekitar 338 nelayan lainnya disebut belum memperoleh jatah.
“Yang belum dapat terpaksa beli eceran. Harganya Rp 14 ribu sampai Rp 15 ribu,” katanya.
Hamdani menilai persoalan tersebut sudah terlalu lama dikeluhkan. Pihaknya juga mengaku telah berulang kali mendatangi Dinas Perikanan untuk menyampaikan persoalan tersebut.
Namun, menurut dia, kunjungan tersebut belum menghasilkan pembahasan yang memberikan solusi konkret bagi nelayan.
“Kami sudah capek mendatangi Dinas Perikanan. Sudah sering kesana, tetapi tidak ada diskusi. Terlalu banyak alasan,” tegasnya.
Karena merasa belum mendapat jalan keluar, Ikatan Nelayan Saijaan kini memilih membawa persoalan tersebut ke DPRD Kotabaru.
Hamdani mengancam akan mengerahkan massa untuk menggelar aksi demonstrasi pada Senin mendatang.
Untuk tahap awal, sekitar 100 nelayan direncanakan ikut turun menyampaikan aspirasi. Namun jumlah massa disebut bisa membengkak apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian.
“Awalnya kami yang turun sekitar 100 orang. Tapi kalau memang tidak diperhatikan, kemungkinan seluruh anggota turun. Anggota kami lebih dari 600 orang,” ujarnya.
Menurut Hamdani, aksi tersebut bukan semata-mata soal harga solar eceran. Nelayan juga ingin mendapatkan kejelasan mengenai pembagian kuota solar bersubsidi serta alasan masih banyak nelayan terdaftar yang belum memperoleh jatah.
Ia berharap DPRD Kotabaru dapat memanggil pihak terkait dan mempertemukan nelayan dengan pemerintah daerah maupun pihak yang menangani distribusi BBM bersubsidi.
“Kami ingin ada solusi. Jangan sampai nelayan terus membeli solar dengan harga mahal untuk bisa melaut,” pungkasnya.
Jika persoalan kembali tak mendapat respons, Hamdani memastikan tekanan dari nelayan bisa semakin besar.
“Rencana 100 orang turun menjadi sinyal awal. Jika tak ada solusi, massa yang dibawa ke DPRD Kotabaru bisa mencapai ratusan hingga lebih dari 600 nelayan,” tutupnya.
Editor : M Oscar Fraby