RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) dipacu. Pemerintah membagi wilayah penanganan menjadi tiga zona prioritas untuk mempercepat pemadaman dan menekan kabut asap.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Pangan sekaligus Koordinator Penanganan Karhutla Kalsel Hanif Faisol saat meninjau kawasan Pengayuan, Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, Senin (24/8).
Tiga zona prioritas tersebut yakni Guntung Damar, Hutan Lindung Liang Anggang, dan Pengayuan.
Strategi pemadaman di setiap zona disesuaikan dengan karakteristik vegetasi dan kondisi tanah. Penanganan khusus diterapkan di kawasan gambut yang dinilai memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi.
200 Pompa Air untuk Guntung Damar dan Liang Anggang
Untuk kawasan gambut tebal seperti Guntung Damar dan Hutan Lindung Liang Anggang, pemerintah mengandalkan pengerahan mesin pompa air secara masif.
“Kita mencoba menyelesaikan permasalahan kabut asap ini secara sistematis. Zona Guntung Damar dan zona hutan lindung Liang Anggang nuansa gambutnya sangat kuat, sehingga penanganan full menggunakan mesin pompa,” kata Hanif.
Sedikitnya 200 unit pompa air disiapkan dari dukungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pertanian.
Jumlah tersebut membutuhkan personel dalam jumlah besar. Setiap pompa setidaknya dioperasikan enam orang. Artinya, sekitar 1.200 personel akan disiagakan untuk bekerja di dua kawasan gambut tersebut.
Pengayuan Dibagi Dua Wilayah
Sementara itu, penanganan di Zona Pengayuan dibagi menjadi wilayah operasional utara dan selatan.
Zona utara ditangani secara teknis oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalsel. Sedangkan zona selatan dipimpin langsung Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalsel.
Hanif menyebut dua wilayah tersebut akan diperkuat 36 unit operasional yang didukung masyarakat, termasuk bantuan logistik dan sistem operasional. Dukungan juga datang dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
“Kurang lebih 350 personel bergerak hari ini, dan tim patroli yang ada baru empat tim akan dilipatgandakan sampai 20 tim dengan dukungan drone,” tuturnya.
Penguatan patroli menjadi bagian penting untuk mendeteksi titik api sedini mungkin sekaligus mencegah kebakaran kembali meluas.
Peta Grid Dibuat Setiap Malam
Untuk memastikan strategi pemadaman berjalan efektif, seluruh pimpinan sektor teknis diwajibkan menggelar rapat evaluasi setiap malam.
Dalam rapat tersebut, petugas menyusun peta grid kawasan yang terbakar. Pemetaan digunakan untuk menentukan area yang mudah maupun sulit dikuasai sehingga strategi pemadaman dapat disiapkan sejak awal.
Hasil pemetaan kemudian menjadi bahan eksekusi pada pagi hari.
Hanif mengakui kesiapan lapangan saat ini masih jauh dari target. Dari skala 1 sampai 10, kesiapan baru berada di angka sekitar 20 persen.
“Dari skala 1 sampai 10, kesiapan lapangan baru sekitar 20 persen. Saya sangat harap nanti malam atau paling lambat sore, persiapan lapangan sudah 50 persen,” tegasnya.
Setelah pelaksanaan Salat Istisqa bersama Gubernur Kalsel di Banjarmasin, Hanif menargetkan kesiapan operasional meningkat hingga 100 persen.
Ia berharap penanganan karhutla di wilayah prioritas dapat dituntaskan dalam waktu sekitar dua minggu.
Waduk Riam Kanan Ikut Terancam
Target percepatan pemadaman bukan tanpa alasan. Pemerintah juga menghadapi ancaman krisis hidrologis akibat fenomena El Nino berkepanjangan.
Debit air Waduk Riam Kanan terus menyusut. Padahal, waduk tersebut menjadi penopang berbagai kebutuhan, mulai dari irigasi, perikanan, suplai air PDAM hingga operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 30 Megawatt.
Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin menyulitkan pemadaman jika kebutuhan air untuk pembasahan lahan gambut di Liang Anggang dan Guntung Damar terus meningkat.
Bahkan, opsi shutdown sementara PLTA Riam Kanan mulai dikaji apabila kondisi pasokan air semakin kritis. Langkah tersebut dipertimbangkan untuk menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan pemadaman dan konsumsi masyarakat.
“Kalau uangnya ada tapi logistik airnya tidak ada, ini susah sekali kita menanggulangi,” ujar Hanif.
Menurutnya, faktor iklim memang menjadi pemicu, tetapi sebagian besar titik api juga tidak lepas dari aktivitas manusia.
Karena itu, pemerintah meminta seluruh pihak menghentikan praktik pembakaran lahan. Penanganan karhutla dinilai tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan petugas, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara bersama-sama.
“Bapak Presiden dengan tegas menyampaikan untuk mengakhiri semua praktik membakar lahan. Semua wajib bergerak, berjibaku, dan gotong royong bersama,” pungkas Hanif.
Editor : Eddy Hardiyanto