RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Janji terang benderang bagi warga pelosok Kotabaru terhenti di jalan rusak. Infrastruktur yang tak siap membuat tiang dan kabel listrik tertahan, menunda hak dasar masyarakat untuk keluar dari kegelapan.
****
KOTABARU – Harapan warga pelosok Kotabaru untuk segera keluar dari bayang-bayang kegelapan kembali tertunda. Program pemasangan jaringan listrik ke Desa Limbur dan Desa Hulu Sampanahan yang digadang-gadang rampung tahun ini, ternyata masih terhambat oleh satu masalah klasik. Infrastruktur jalan yang rusak parah.
Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru bersama PT PLN (Persero) UP2K Kalimantan Selatan telah menggelar rapat koordinasi di Aula Bamega, Selasa (4/8), kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak dasar warga berupa akses listrik belum juga terpenuhi.
Permohonan jaringan listrik sejatinya sudah diajukan sejak awal 2025. Namun, hingga paruh kedua 2026, realisasi masih sebatas pematangan rencana dan koordinasi lintas instansi.
Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, mengakui lambannya proses tersebut. Menurutnya, buruknya kondisi jalan menjadi tembok besar yang menyandera masuknya jaringan listrik ke Desa Limbur.
Armada pengangkut material berat seperti tiang beton dan gulungan kabel PLN tak sanggup menembus jalur yang rusak parah. “Targetnya tahun 2026 ini Desa Limbur dulu yang dikebut, baru kemudian dilanjutkan ke Desa Hulu Sampanahan,” jelas Syairi.
Kondisi ini memperlihatkan kurang matangnya perencanaan antar-dinas sejak awal. PLN tak bisa bekerja sendirian jika akses jalan menuju lokasi dibiarkan hancur. Akibatnya, Dinas PUPR dan Perkimtan baru diminta turun tangan memperbaiki jalan menjelang eksekusi proyek. “Sebelum PLN masuk, Dinas PUPR akan cek dan perbaiki jalan dulu supaya truk pengangkut material bisa lewat,” tambah Syairi.
Selain urusan jalan dan pemasangan tiang, Pemkab kini juga harus berkejaran dengan waktu untuk mensosialisasikan pembebasan lahan dan penebangan pohon warga yang dilintasi jalur kabel.
Belum lagi hutang janji kelistrikan di wilayah kepulauan terluar seperti Desa Labuan Barat, Teluk Sungai, dan Maradapan yang hingga kini nasibnya masih mengambang.
Di sisi lain, Manager PLN UP2K Kalsel, Winardi, menegaskan bahwa listrik adalah kebutuhan primer masyarakat yang tak bisa ditawar. Pihaknya berjanji akan mengawal program Listrik Desa (Lisdes) hingga tuntas, asalkan kendala akses jalan benar-benar diselesaikan oleh Pemkab. “Listrik adalah kebutuhan dasar. Kami siap menuntaskan Lisdes, tapi akses jalan harus dibuka dulu,” tegasnya.
Sementara, Pemprov Kalsel menargetkan seluruh desa di Kalsel sudah teraliri listrik pada 2029. Program ini menjadi komitmen Gubernur, Muhidin untuk menghapus desa tanpa listrik, termasuk di wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T).
Target ambisius tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Endarto, usai rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (4/8).
Menurutnya, program elektrifikasi desa dijalankan melalui pemasangan jaringan listrik dan Program Sambungan Listrik Baru (PSLB) yang mengacu pada roadmap Kementerian ESDM. Duitnya berasal dari APBN dan APBD Provinsi Kalsel.
Tahun ini, pemasangan jaringan listrik dan sambungan baru telah rampung 100 persen di 14 desa yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut.
Sementara itu, bantuan dari APBN masih memasuki tahap survei oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai, dan Tanah Laut. Dari hasil pendataan tersebut ditargetkan sekitar 1.800 pelanggan baru.
Jika target tersbut belum tuntas. Pemerintah memastikan program akan kembali dilanjutkan pada 2027 melalui tambahan bantuan pemasangan sambungan listrik baru bagi masyarakat yang belum terlayani.
Endarto menegaskan, bantuan sambungan listrik diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah sendiri dan dilengkapi surat keterangan miskin dari pemerintah desa yang diketahui pemerintah kabupaten.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, berharap percepatan pelaksanaan program terus dilakukan agar target elektrifikasi seluruh desa di Kalsel pada 2029 benar-benar dapat terwujud. (jum/mof)
Editor : Arief