RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel mesti berhitung ulang. Pasalnya, dari usulan anggar Rp2,4 triliun tahun 2027, pagu yang dialokasikan hanya Rp1,6 triliun. Terjadi pengurangan Rp800 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menyebut pemangkasan ini merupakan dampak kebijakan efisiensi yang berimbas pada berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. “Kita dipangkas sebesar Rp800 miliar, dari usulan Rp2,4 triliun menjadi Rp1,6 triliun,” terangnya usai rapat bersama Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (21/7).
Dengan kondisi tersebut, PUPR harus menyusun ulang skala prioritas. Program yang berkaitan dengan visi-misi gubernur, standar pelayanan minimal (SPM), serta proyek multiyears tetap menjadi fokus utama.
Sejumlah proyek strategis seperti pembangunan stadion internasional dan rumah dinas gubernur dipastikan tetap berjalan. Namun, beberapa program lain berpotensi ditunda, termasuk pembangunan kantor DPRD Kalsel yang masih terkendala persoalan lahan.
Untuk menutup kekurangan anggaran, PUPR mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah maupun pembangunan jaringan irigasi. “Kalau memang sesuai kewenangan, Insya Allah akan direalisasikan,” kata Yasin.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menegaskan pemangkasan Rp800 miliar akan berdampak pada berkurangnya program pembangunan yang telah direncanakan. “Program-program yang mereka susun itu pasti akan berkurang. Tetapi nanti kita akan bahas kembali, kita akan lihat lagi mana-mana program yang memang masih bisa digeser angkanya,” ujarnya.
Ia menekankan, pengalokasian anggaran harus difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat agar penggunaan anggaran tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi.
Sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Suprapti Tri Astuti, mengatakan Rancangan APBD 2027 disepakati sebesar Rp8,2 triliun, turun signifikan dibandingkan APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp9,9 triliun. “Pemangkasan anggaran dirasakan semua SKPD,” ujarnya, Selasa (21/7).
Menurutnya, penurunan tersebut membuat seluruh SKPD harus melakukan penyesuaian, termasuk pengurangan belanja. “Anggaran ini kemudian dibagikan ke 119 SKPD sesuai prioritasnya, jadi semuanya harus melakukan pengurangan belanja,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, anggaran Bappeda Kalsel sendiri ikut mengalami penurunan dari sekitar Rp56 miliar pada 2026 menjadi Rp47 miliar pada RAPBD 2027. “Kami tetap mengerjakan semua, walaupun anggaran terbatas,” katanya. (mof)
Editor : Arief