RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BARABAI - Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Untuk memperkuat budaya keselamatan di sektor konstruksi, PUPR HST menggelar Seminar dan Sosialisasi Program Sertifikasi dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Mekanisme Audit Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3), serta Prosedur Riksa Uji Peralatan Kerja di Aula Hotel Darul Istiqamah Barabai, Senin (13/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 30 peserta yang berasal dari aparatur Dinas PUPR HST dan perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Hadir pula perwakilan Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR kabupaten se-Banua Anam, Kabupaten Barito Utara, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, serta Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin.
Kepala Dinas PUPR HST, H Syahidin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi agar pelaku usaha maupun aparatur memahami pentingnya penerapan keselamatan kerja.
"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) agar mampu memenuhi aspek keselamatan kerja, mutu, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Menurut Syahidin, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga ditopang penerapan aspek keselamatan kerja, mutu pekerjaan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Penerapan K3, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), mekanisme audit SMK3, hingga prosedur riksa uji peralatan kerja dinilai menjadi unsur penting untuk menghasilkan pekerjaan konstruksi yang aman, andal, dan berkualitas.
Seminar tersebut juga menjadi wadah memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, dan BUJK dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang profesional.
Sejumlah narasumber turut memberikan materi, di antaranya Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah III Kalimantan Selatan, Pimpinan P3SM, Pengawas Spesialis K3 sekaligus Auditor SMK3, serta Ahli K3 Spesialis.
Kegiatan yang didanai melalui DPA Dinas PUPR HST Tahun Anggaran 2026 itu diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku jasa konstruksi terhadap penerapan K3 sehingga risiko kecelakaan kerja pada setiap proyek pembangunan dapat ditekan.
Editor : Fauzan Ridhani