RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Martapura - Kabupaten Banjar hingga kini belum memiliki kajian mikrozonasi sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis mitigasi gempa bumi.
Padahal, pemetaan tersebut dinilai penting untuk menentukan standar konstruksi bangunan sesuai karakteristik tanah.
Terutama mengingat Kalimantan Selatan berada di jalur Sesar Meratus yang berpotensi memicu gempa hingga magnitudo (M) 7,0.
Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan, Rasmid, mengatakan bukan hanya Kabupaten Banjar, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan juga belum memiliki peta mikrozonasi.
"Betul, saat ini Banjar memang belum dilakukan mikrozonasi," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2026) petang.
Menurut Rasmid, peta mikrozonasi menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan karena memuat informasi detail mengenai karakteristik tanah.
Data tersebut menjadi dasar penyusunan regulasi, mulai dari penentuan fungsi kawasan hingga standar teknis bangunan yang akan didirikan.
"Padahal peta ini penting sebagai acuan menentukan standar konstruksi, titik pembangunan, hingga kedalaman pondasi sesuai karakter tanah di setiap wilayah," katanya.
Ia menjelaskan, bangunan yang berdiri di atas tanah lunak seperti rawa dan gambut memerlukan desain konstruksi yang berbeda dibanding bangunan di atas tanah keras.
"Kedalaman pondasi tentu tidak bisa disamakan. Kalau dibangun di tanah lembek, tiang harus menembus sampai lapisan tanah keras. Kalau tidak, dampak getaran gempa akan jauh lebih besar," jelasnya.
Rasmid menambahkan, hasil mikrozonasi juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun tata ruang.
Kawasan industri, rumah sakit, sekolah, maupun perkantoran seharusnya ditempatkan di zona dengan kondisi tanah paling stabil, sementara wilayah yang lebih rentan dapat diarahkan untuk fungsi dengan tingkat risiko lebih rendah.
"Kalau pembangunan sudah mengacu mikrozonasi, potensi kerugian maupun korban jiwa saat gempa bisa ditekan," tegasnya.
BMKG menilai penyusunan mikrozonasi menjadi semakin penting karena Kalimantan Selatan tidak sepenuhnya bebas dari ancaman gempa.
Berdasarkan kajian BMKG, Sesar Meratus masih aktif dan secara teoritis memiliki potensi menghasilkan gempa hingga M7,0 apabila seluruh segmennya bergerak bersamaan.
"Berada di luar Ring of Fire bukan berarti bebas gempa. Mitigasi harus dimulai dari sekarang, bukan saat bencana sudah terjadi," ujar Rasmid.
Ia mengungkapkan, hingga kini baru Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan yang telah memiliki peta mikrozonasi.
Pemetaan dilakukan sebelum pembangunan dimulai untuk mengetahui struktur tanah dan menentukan kedalaman pondasi bangunan agar mencapai lapisan yang stabil.
"Sebelum IKN dibangun, BMKG sudah melakukan pemetaan struktur tanah. Ini yang seharusnya juga dilakukan daerah-daerah lain," katanya.
Bagi BMKG, kajian risiko gempa tingkat provinsi merupakan langkah awal yang positif.
Namun, Rasmid menegaskan setiap pemerintah daerah tetap perlu menyusun mikrozonasi secara lebih rinci agar pembangunan benar-benar memperhitungkan kondisi geologi di wilayah masing-masing.
"Selama pembangunan masih berlangsung tanpa peta kerentanan tanah yang jelas, risiko kerusakan akibat gempa tetap terbuka," pungkasnya
========
Mulai Ikut Kajian Risiko Gempa
Pemerintah Kabupaten Banjar mulai terlibat dalam penyusunan kajian risiko gempa tingkat provinsi.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar menghadiri Seminar Proposal Kajian Pemetaan Risiko Gempa di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan BRIDA Kalsel bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat pada 22 Juni 2026.
Kajian tersebut akan memetakan tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, hingga risiko gempa di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Penelitian dijadwalkan berlangsung mulai Juni hingga Desember 2026 dan hasilnya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan mitigasi bencana.
Perwakilan Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Banjar, Alex, menyambut baik pelaksanaan penelitian tersebut.
Menurutnya, hasil kajian diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih aman.
"Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta meminimalisir dampak risiko gempa bumi di Kalimantan Selatan," ujarnya.
.
Editor : Arif Subekti