RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Kementerian Kehutanan menggelar Konsolidasi Kick-Off Project Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Inisiasi Pembiayaan Campuran untuk Social Forestry Enterprises di Banjarbaru, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah awal pelaksanaan Program Blended Finance Model (BFM) yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dan mendukung pembiayaan usaha perhutanan sosial secara berkelanjutan di Kalsel.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Kalsel H Muhidin yang diwakili oleh Dr Ir H Ariadi Noor M Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel. Turut hadir BPDLH Kementerian Keuangan, Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Pengembangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Kepala Balai Perhutanan Sosial Banjarbaru, pimpinan GGGI Indonesia, Direktur Eksekutif LPMA Borneo Selatan, Ketua Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat, Direktur Perkumpulan Mandalika Katalika Indonesia, para Kepala KPH, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH), serta perwakilan delapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) penerima manfaat program.
Dalam laporannya, Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra S Hut M P menyampaikan program BFM merupakan hasil kolaborasi Pemprov Kalsel, BPDLH, dan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk mendukung pengembangan perhutanan sosial yang berkelanjutan. Program ini telah diawali melalui workshop penyusunan proposal pada tahun 2025 dan mengantarkan Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari tujuh provinsi penerima dukungan pendanaan hibah BFM tahun 2026–2027.
“Melalui program ini diharapkan terjalin sinergi yang kuat antar pihak sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fathimatuzzahra.
Menurutnya, program tersebut menyasar delapan KUPS yaitu Dadaringan, Batu Kura, Wisata Gunung Birah, Agroforestry Gunung Birah, Gunung Batuah, Bukit Sapu Angin, Lestari, dan MPG Suka Maju dengan jumlah penerima manfaat langsung sekitar 163 orang.
Sementara itu, Ariadi Noor menyampaikan apresiasi kepada BPDLH, Kementerian Kehutanan, GGGI Indonesia, serta seluruh mitra yang telah mendukung implementasi Program Blended Finance Model di Kalsel. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, lembaga pendanaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat usaha perhutanan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Program BFM di Kalse menyasar peningkatan produksi komoditas unggulan perhutanan sosial, pengembangan hasil hutan bukan kayu
(HHBK), jasa lingkungan, serta kegiatan mitigasi risiko bencana melalui rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air, penguatan vegetasi pelindung, dan penataan tata air gambut. Dengan total alokasi anggaran sebesar Rp14,57 miliar untuk delapan KUPS, program ini diharapkan menjadi pengungkit pengembangan usaha perhutanan sosial yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan di Kalsel.