RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Amuntai – Polemik distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali menjadi perhatian.
DPRD HSU bersama Pemerintah Kabupaten HSU mulai mematangkan langkah pengawasan yang lebih ketat, termasuk menguatnya usulan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi distribusi BBM subsidi.
Pembahasan itu mengemuka dalam rapat kerja di Ruang Rapat DPRD HSU Gedung Baru Lantai II, Senin (15/6). Rapat dipimpin Ketua DPRD HSU H. Fadilah dan dihadiri Bupati HSU H. Sahrujani, unsur Forkopimda, jajaran SKPD terkait, serta anggota DPRD.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan Persatuan Bubuhan Sopir Truk Hulu Sungai Utara (PBST HSU), serta hasil pertemuan dengan pengelola SPBU Desa Tayur dan SPBU Desa Kaludan Kecil.
Ketua DPRD HSU H. Fadilah menegaskan persoalan distribusi BBM subsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat merasa resah. Karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat,” ujarnya.
Pengawasan Distribusi Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD menyoroti berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan. H. Mukhsin Haita mengungkapkan masih adanya keluhan warga terkait pelayanan SPBU yang dinilai belum sepenuhnya memprioritaskan masyarakat lokal.
Menurut dia, kondisi itu perlu segera diantisipasi melalui langkah konkret, salah satunya dengan membentuk satgas pengawasan distribusi BBM subsidi.
Usulan serupa disampaikan Munawari. Ia menilai berbagai persoalan yang muncul saat ini berakar pada belum optimalnya pelaksanaan 11 poin kesepakatan yang telah disusun sebelumnya.
Menurutnya, kesepakatan tersebut sudah cukup baik apabila dijalankan secara konsisten. Namun lemahnya pengawasan membuat sejumlah pelanggaran masih ditemukan sehingga pembentukan satgas dinilai menjadi solusi jangka pendek yang realistis.
Selain pengawasan, DPRD juga mendorong pemerataan akses BBM subsidi bagi masyarakat wilayah bawah. Anggota DPRD Budi Lesmana menyampaikan aspirasi warga Danau Panggang dan Paminggir yang masih berharap adanya SPBU di wilayah mereka.
Sementara itu, Munawari mengusulkan agar sebagian kuota BBM subsidi yang selama ini disalurkan ke SPBU Desa Tayur dapat dialihkan ke SPBU Desa Keramat. Langkah tersebut dinilai dapat mempermudah akses masyarakat wilayah bawah terhadap BBM subsidi.
Pemkab Siap Bahas Penambahan Kuota
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Bupati HSU H. Sahrujani menyatakan pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan pengelola SPBU terkait persoalan yang berkembang.
Ia menjelaskan usulan pemindahan kuota akan dibahas lebih lanjut bersama BPH Migas dan PT Pertamina. Namun, pemerintah daerah akan berupaya agar kuota BBM di SPBU Desa Keramat dapat ditambah.
“Mari kita atasi persoalan ini dengan kepala dingin dan bijaksana karena ini menyangkut masyarakat kita sendiri. Jika memang diperlukan pembentukan satgas, kami siap,” tegasnya.
Dukungan terhadap pembentukan satgas juga datang dari aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri Amuntai menilai data yang akurat menjadi modal penting dalam merumuskan solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto menyatakan pihaknya mendukung pembentukan satgas sepanjang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan serupa juga disampaikan Kodim 1001 HSU-BLG yang berharap distribusi BBM subsidi lebih diprioritaskan untuk masyarakat HSU.
Rapat kerja tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperkuat melalui sinergi DPRD, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan. (*)
Editor : M. Ramli Arisno