RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Amuntai – Persoalan distribusi solar subsidi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali memicu aksi protes.
Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Bubuhan Sopir Truk (PBST) HSU mendatangi Gedung DPRD HSU, Rabu (10/6), untuk menuntut perbaikan penyaluran biosolar subsidi yang dinilai masih bermasalah.
Aksi ini menjadi kali kedua dilakukan PBST setelah berbagai upaya mediasi, rapat dengar pendapat (RDP), audiensi dengan pemerintah daerah, hingga fasilitasi pihak kecamatan dan kepolisian belum menghasilkan solusi yang dianggap efektif.
Baca Juga: Harga Solar Eceran Tembus Rp18 Ribu Per Liter, Nelayan Kotabaru Makin Menjerit
Setibanya di DPRD HSU, massa diterima Ketua DPRD HSU H Fadilah bersama anggota Komisi II DPRD HSU.
Dalam pertemuan tersebut, para sopir meminta pemerintah daerah dan DPRD mengembalikan penyaluran biosolar subsidi ke SPBU Keramat, Kecamatan Amuntai Selatan.
Menurut mereka, lokasi tersebut lebih strategis dan mudah dijangkau dibanding titik distribusi yang saat ini digunakan.
Baca Juga: Solar Masih Langka, Nelayan di Kotabaru Siap Turun ke Jalan
PBST juga meminta kuota solar subsidi yang dialokasikan ke SPBU Tayur dan SPBU Kaludan Kecil dipindahkan ke SPBU Keramat untuk menciptakan pemerataan distribusi.
Jika tuntutan itu tidak dapat dipenuhi, mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi solar subsidi di HSU.
Wakil Ketua PBST HSU Aly Aidi mengatakan, berbagai persoalan masih ditemukan di lapangan.
Baca Juga: Solar Tembus Rp18 Ribu, Motoris Kelotok Wisata Banjarmasin Menjerit
Mulai dari dugaan pengaturan antrean oleh oknum tertentu, antrean yang tidak tertib, hingga pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.
“Faktanya di lapangan, para sopir masih kesulitan mendapatkan solar subsidi. Masih ada dugaan praktik pengaturan antrean oleh oknum tertentu, antrean yang tidak tertib, hingga berbagai pelanggaran lainnya,” ujarnya.
Menurut Aly, pengawasan distribusi solar subsidi selama ini belum berjalan konsisten.
Baca Juga: Susah Dapat Solar ! Ratusan Sopir Truk Demo DPRD Tabalong
Kondisi penyaluran dinilai hanya tertib saat ada inspeksi mendadak dari pemerintah daerah, DPRD, maupun aparat kepolisian.
“Ketika ada sidak, semuanya berjalan sesuai aturan. Namun setelah sidak selesai, kondisinya kembali seperti semula. Ini yang menjadi keluhan para sopir,” tegasnya.
Ketua PBST HSU Gazali Rahman menambahkan, pihaknya kembali meminta DPRD HSU memfasilitasi RDP lanjutan guna membahas distribusi solar subsidi secara komprehensif.
Baca Juga: Antrean Solar Kembali Mengular di HSU, Sopir Mengeluh Habis Waktu di SPBU
Selain itu, PBST mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Solar Bersubsidi sebagai langkah memperkuat pengawasan.
“Kami para sopir meminta DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi di seluruh wilayah HSU, mengambil langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi, serta mengupayakan penambahan kuota solar subsidi pada SPBU selain SPBU Tayur dan Kaludan Kecil,” katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD HSU H Fadilah memastikan pihaknya akan memfasilitasi pembahasan lanjutan dengan instansi terkait.
“Besok kami memanggil pihak eksekutif sebagai tindak lanjut dari RDP ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD HSU Mukhsin Haita menilai pembentukan pansus bukan langkah yang paling efektif karena membutuhkan proses panjang.
Menurutnya, fokus saat ini adalah mendorong tindak lanjut dari pihak eksekutif.
Baca Juga: Kenaikan BBM Non Subsidi Tak Picu Lonjakan Antrean Pertalite di SPBU Dulang
Di sisi lain, Polres HSU menerjunkan 57 personel untuk mengamankan aksi damai tersebut.
Sebanyak 15 personel tambahan juga disiagakan di Mapolres HSU sebagai langkah antisipasi.
“Kegiatan berjalan lancar baik dari peserta aksi maupun pihak pengamanan,” kata Kasi Humas Polres HSU Iptu Asep mewakili Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto. (*)
Editor : M. Ramli Arisno