BANJARMASIN – Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah daerah kompak mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), PPPK, hingga tenaga non-ASN. Dari sederet kabupaten/kota, Tanah Bumbu tercatat sebagai daerah paling besar menggelontorkan anggaran, nilainya mencapai Rp54,3 miliar.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif menegaskan, pencairan THR dilakukan penuh 100 persen sesuai ketentuan. “THR ini kami bayarkan secara penuh kepada seluruh aparatur. Harapannya, kebijakan ini menambah semangat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Anggaran tersebut mencakup gaji THR PNS/CPNS sebesar Rp17,43 miliar, PPPK Rp14,81 miliar, TPP PNS/CPNS Rp13,44 miliar, TPP PPPK Rp2,05 miliar, serta tambahan kesejahteraan non-ASN Rp6,58 miliar.
Di posisi kedua, Pemko Banjarmasin menyiapkan anggaran sebesar Rp47 miliar untuk lebih dari 8.000 penerima, termasuk kepala daerah dan anggota DPRD. “THR ini diberikan kepada PNS, PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, termasuk kepala daerah dan anggota DPRD. Semuanya sudah kami siapkan agar cair sebelum cuti Lebaran,” kata Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo.
Khusus PPPK paruh waktu, besaran THR tidak sama dengan pegawai lainnya karena menggunakan skema perhitungan berbeda. “Untuk PPPK paruh waktu, karena gajinya bervariasi antara Rp1,9 juta hingga Rp2,3 juta, maka perhitungannya adalah gaji satu bulan dikalikan lima masa kerja, kemudian dibagi 12,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, besaran THR yang diterima PPPK paruh waktu berkisar antara Rp791 ribu hingga Rp950 ribu.
Sementara itu, Pemkab Tanah Laut juga menggelontorkan anggaran tak sedikit. Nilainya mencapai Rp47,8 miliar. Tahun ini menjadi momen perdana bagi 2.633 PPPK paruh waktu yang ikut menerima THR, sesuai regulasi terbaru.
“Ini bentuk komitmen kami mengikuti aturan baru agar semua aparatur, termasuk PPPK paruh waktu, bisa merasakan hak yang sama menjelang Lebaran,” ujar Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan BPKAD Tanah Laut, Heru Purwanto.
Sementara, Pemkab Tabalong menyalurkan Rp41,2 miliar untuk 3.518 PNS/CPNS dan 1.871 PPPK. Sedangkan Hulu Sungai Selatan (HSS) mencairkan Rp36,5 miliar bagi 5.625 aparatur, pejabat daerah, dan anggota DPRD. “Pencairan THR ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan aparatur menjelang Lebaran,” tegas Sekretaris BPKPD HSS, Rahmani.
Di Tapin, total anggaran yang dikucurkan untuk pembayaran THR tahun ini mencapai Rp33 miliar. Pembayaran THR tersebut terang Kepala BKAD Tapin, Haris Fadhilah menyasar seluruh aparatur, baik PNS maupun P3K, dengan skema perhitungan yang disesuaikan.
“Bagi PNS, besaran THR dihitung berdasarkan gaji pokok dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima pada Februari 2026. Sementara itu, untuk P3K penuh waktu, THR diberikan secara proporsional berdasarkan gaji dan TPP bulan yang sama,” terangnya.
Sementara, Pemkab Hulu Sungai Tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp24 miliar untuk pembayaran THR ASN tahun ini. “Untuk gaji pegawai bulan Februari itu kurang lebih sekitar Rp24 miliar. Kalau nanti dasar perhitungannya seperti tahun sebelumnya, ya kira-kira di angka itu juga kebutuhan THR nya,” terang Kepala BPKPD HST, Oni Ramdoni.
Adapun Pemkab Balangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,2 miliar untuk pembayaran THR tahun ini. Dana tersebut mencakup PNS, PPPK penuh waktu, hingga PPPK paruh waktu dan PJLP. Dengan rincian, sebesar Rp17 miliar disiapkan untuk 2.748 PNS dan 1.075 PPPK penuh waktu. “Sedangkan Rp3,2 miliar dialokasikan bagi 3.495 PPPK paruh waktu dan 2.098 tenaga PJLP. Proses pencairan ditargetkan rampung sebelum memasuki masa cuti Idulfitri,” terang Plt Kepala BPKPAD Balangan Kamrani.
Sedangkan Pemkab Hulu Sungai Utara mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara. “Dananya yang dikeluarkan kurang lebih Rp20 miliar, dengan estimasi penerima sebanyak 3.051 PNS/CPNS dan 1.505 PPPK,” terang Kepala BPKAD HSU, Muchtar Kusumatmaja.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief