KOTABARU - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kotabaru, Erwin Simanjuntak, buka suara perihal krisis dokter spesialis. Ia mengakui bahwa kemegahan gedung rumah sakit di Kotabaru memang belum dibarengi dengan jumlah tenaga ahli yang ideal.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam upaya memburu para spesialis ini ke ujung tenggara Kalimantan Selatan.
Saat ini, total dokter spesialis yang bertugas di Kabupaten Kotabaru berjumlah 34 orang. Jumlah ini terdistribusi di dua fasilitas kesehatan utama, yakni RSUD Pangeran Jaya Sumitra (PJS) dan RSUD Sengayam.
Meski angka ini terlihat cukup secara kuantitas, Erwin mengakui secara kualitas sebaran spesialisasi masih menyisakan lubang besar.
"Kebutuhan yang paling krusial dan saat ini ketersediaannya nol, adalah Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah serta Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi untuk RSUD PJS," bebernya.
Kondisi di perbatasan pun tak kalah pelik. RSUD Sengayam yang digadang-gadang menjadi benteng kesehatan di wilayah utara, masih sangat membutuhkan kehadiran Dokter Spesialis Radiologi.
"Ini sangat penting agar RSUD Sengayam dapat memenuhi standar minimal pelayanan rumah sakit sesuai regulasi," tambahnya.
Ia tidak menampik bahwa distribusi dokter spesialis di level nasional memang belum merata. Ada kecenderungan para dokter ahli lebih memilih berkarir di kota besar seperti Banjarmasin yang memiliki ekosistem medis lebih mapan.
Faktor geografis Kotabaru sebagai kabupaten terluas di Kalsel dengan karakteristik kepulauan juga menjadi hambatan psikologis bagi tenaga medis dari luar daerah.
“Kita terjauh dari ibu kota provinsi. Selain itu, skema jenjang karir di kota besar dianggap jauh lebih kompetitif. Inilah realita yang kita lawan," kata Erwin.
Dampaknya, pelayanan kesehatan masyarakat belum bisa maksimal. Penyakit-penyakit berat yang membutuhkan penanganan spesifik terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi, yang tentu saja menambah beban biaya dan waktu bagi pasien.
Pemerintah daerah bukannya berdiam. Ia mengungkapkan bahwa Kotabaru telah menyiapkan upaya yang sangat kompetitif untuk menarik minat para dokter spesialis agar mau mengabdi di pesisir.
Melalui dukungan APBD yang dikawal oleh DPRD, pemerintah mengalokasikan anggaran insentif yang cukup fantastis. "Kami siapkan insentif daerah berkisar antara Rp30 juta hingga Rp42 juta per bulan. Besaran ini tentu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah kita," jelasnya.
Tak cukup dengan uang tunai, fasilitas penunjang lainnya pun disiapkan secara cuma-cuma, mulai dari rumah dinas, mobil operasional, hingga jaminan keamanan selama bertugas di Kotabaru. "Kami ingin mereka merasa nyaman dan fokus melayani masyarakat," imbuhnya.
Rencana lain agar krisis ini tidak terus berulang. Pemerintah akan lebih gencar melakukan pengusulan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) ke Kementerian Kesehatan dan membuka formasi ASN khusus spesialis.
Namun, strategi paling jitu yang akan ditempuh adalah mencetak putra daerah melalui jalur beasiswa. “Kami berencana memberikan bantuan pendanaan pendidikan bagi dokter-dokter kita yang ingin mengambil spesialisasi, dengan catatan ada ikatan dinas kembali ke Kotabaru," tegasnya.
Komunikasi intensif mulai dibangun dengan institusi pendidikan tinggi. Jika selama ini rekrutmen dilakukan secara mandiri, ke depan Pemkab Kotabaru akan menjalin kerjasama formal dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
"Kami juga akan mengembangkan layanan unggulan di rumah sakit kita. Jika sarana prasarananya canggih dan lengkap, itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi dokter spesialis untuk datang dan berkarya di sini. Intinya, kami terus berproses memenuhi harapan masyarakat," tutupnya.
Editor : M Oscar Fraby