Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balangan mendorong agar upaya pengurangan risiko bencana masuk sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan kecamatan.
Dorongan tersebut disampaikan sebagai respons atas potensi kerawanan bencana yang masih dihadapi sejumlah wilayah di Kabupaten Balangan, khususnya di Paringin Selatan.
Integrasi program mitigasi dinilai penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan warga.
Sekertaris BPBD Balangan, Surya Dharma menegaskan Musrenbang menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kondisi kebencanaan di lapangan, terutama di tingkat kecamatan dan desa.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis risiko. Program mitigasi bencana perlu dirumuskan sejak awal agar kesiapsiagaan masyarakat dan perlindungan warga bisa berjalan beriringan dengan pembangunan,” ujarnya, Kamis (29/1).
Menurut Surya, pengurangan risiko bencana tidak bisa dibebankan hanya kepada BPBD. Diperlukan keterlibatan lintas sektor serta dukungan perencanaan yang matang dari tingkat desa hingga kecamatan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“BPBD siap bersinergi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk menyusun program prioritas yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan keselamatan masyarakat,” katanya.
Dalam Musrenbang tersebut, pembahasan mitigasi bencana diarahkan pada langkah-langkah konkret yang menyentuh kebutuhan lapangan.
Sejumlah usulan mengemuka, mulai dari penguatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan, peningkatan sarana pendukung kebencanaan di tingkat desa, hingga penataan infrastruktur yang mempertimbangkan risiko bencana.
Selain itu, penguatan koordinasi lintas instansi juga menjadi perhatian agar alur komunikasi dan respons saat terjadi bencana tidak terhambat.
Seluruh usulan dihimpun sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026, sehingga arah pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana.
Camat Paringin Selatan, Riza Kurniawan mengatakan, penguatan substansi dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan sangatlah penting. Khususnya dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Masukan dari BPBD penting agar usulan desa tidak semata soal pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, karakteristik wilayah Paringin Selatan menuntut perencanaan yang lebih matang dan kolaboratif, sehingga mitigasi bencana perlu menjadi bagian dari arah pembangunan yang berkelanjutan dan aman bagi masyarakat.
Editor : Sutrisno