Kepala Desa Kota Raja, Ahmad Sayuti, mengungkapkan bahwa dana desa yang diterima desanya turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia mengungkapkan, pada 2025 mereka menerima dana desa hingga Rp1,1 miliar, sementara tahun ini diperkirakan hanya sekitar Rp300 juta.
Meski demikian, ia menilai pemotongan anggaran tersebut tidak terlalu berdampak signifikan bagi Desa Kota Raja, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah berjalan dan menjadi salah satu penopang ekonomi desa.
“Untuk pemotongan anggaran ini memang berdampak, tetapi bagi desa kami tidak terlalu signifikan karena BUMDes kami juga sudah berjalan,” katanya.
Terkait pembangunan, Ahmad Sayuti mengakui adanya dampak dari penurunan dana desa. Namun, pemerintah desa telah menyiapkan strategi dengan mengajukan proposal pembangunan ke pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
“Untuk pembangunan memang berdampak, tetapi dapat kami siasati dengan membuat proposal pembangunan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Jadi, bagi khusus Desa Kota Raja menurut kami tidak terlalu signifikan,” ujarnya.
Kepala desa yang dikenal memiliki segudang prestasi di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional itu juga memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal meskipun terjadi penurunan Dana Desa.
“Sedangkan untuk pelayanan, bagi desa kami tidak terlalu berdampak. Pelayanan di desa tetap berjalan dan dampaknya tidak terlalu signifikan,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) HSU, Rijali Hadi, menyampaikan dana desa Kabupaten HSU tahun 2026 diperkirakan turun dari Rp156.539.531.000 menjadi Rp56.457.682.000.
Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) tetap sebesar Rp 96.495.000.000. Penetapan resmi masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Editor : Sutrisno