Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat, Banjar menyumbang 66 kasus baru pada 2025, berada di tiga besar bersama Banjarmasin dan Banjarbaru.
Menanggapi kondisi itu, Anggota DPRD Kabupaten Banjar, M Ali Syahbana, menegaskan bahwa langkah paling mendesak saat ini bukan memperbesar stigma, melainkan memperkuat edukasi publik yang komprehensif.
Baca Juga: Kejari Banjar Pulihkan Aset Negara Rp300 Miliar, Kinerja Pidsus Melesat 350 Persen
Menurutnya, fakta epidemiologis ini seharusnya membuka mata banyak pihak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Stigma terhadap penyintas HIV atau Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) masih mengakar kuat di masyarakat.
"Jihad kita hari ini adalah jihad melawan kebodohan, ketakutan, dan stigma. Bukan memerangi orang yang sedang sakit, tetapi memerangi ketidaktahuan masyarakat soal HIV," tegasnya kepada wartawan, Kamis (11/12).
Ia menilai, banyak warga masih keliru memahami cara penularan HIV. Dampaknya, ODHA kerap dijauhi keluarga, rekan kerja, bahkan komunitasnya, padahal HIV tidak menular melalui sentuhan fisik, makan bersama, atau hidup bertetangga.
Baca Juga: Operasi Sikat Intan II, Polda Kalsel Tangkap 234 Tersangka, Lima Kali Lipat Target
"Tidak ada dalil rasional untuk mengucilkan mereka. HIV hanya menular melalui cairan tubuh tertentu seperti darah, cairan seksual, dan ASI," ucapnya.
Dalam perspektif Islam rahmatan lil 'alamin, kata Ali, penyintas HIV adalah orang yang sedang diuji dan harus dibantu serta dijaga kehormatannya. Menghakimi, membocorkan aib, atau memberi label buruk justru bertentangan dengan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang.
Ali juga mengingatkan bahwa stigma justru memperburuk situasi epidemiologis. Banyak orang berisiko tinggi takut melakukan tes atau enggan berobat karena takut dicap buruk oleh lingkungan sekitar.
Baca Juga: 192 Lampu LED Jalan A Yani Menyala Jelang Momen 5 Rajab
"Jika orang berisiko enggan memeriksakan diri, rantai penularan tidak akan pernah terputus. Ini akan menjadi lingkaran setan yang merugikan semua pihak," ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk menggarap serius penjangkauan kelompok berisiko, seperti pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, dan komunitas rentan lainnya dengan pendekatan persuasif, rahasia, dan humanis.
Tenaga kesehatan dan petugas lapangan, tambah Ali, juga harus dibekali pelatihan khusus agar mampu menjaga kerahasiaan identitas pasien dan tidak menggunakan bahasa yang menghakimi atau merendahkan.
Baca Juga: Polsek Jorong Tangkap Pencuri Dua Motor di Rumah Dinas Camat
Lebih jauh, Ali menilai bahwa saat ini Kabupaten Banjar membutuhkan regulasi tegas terkait sejumlah hal penting mengenai penanganan HIV. Seperti layanan ramah ODHA dan kelompok kunci, dukungan anggaran untuk tes dan terapi ARV, serta aturan anti-diskriminasi di sekolah maupun fasilitas kesehatan.
Sekretaris Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kabupaten Banjar ini kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, hingga komunitas pemuda untuk menjadikan penanggulangan HIV sebagai gerakan bersama yang masif.
"Ini bukan hanya soal medis. Ini soal kemanusiaan. Kita hadir memberi pemahaman, bukan menambah luka yang sudah mereka derita," katanya.
Baca Juga: Satpol PP Banjarbaru Amankan Empat PSK di Eks Lokalisasi Pembatuan
Dengan pendekatan kesehatan yang tepat, regulasi yang kuat, dan dakwah yang humanis, Ali optimistis Kabupaten Banjar bisa menurunkan angka kasus baru HIV secara bertahap dan signifikan.
"Yang harus kita perangi adalah kebodohan dan perilaku berisiko. Bukan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan penyakit ini," tutupnya.
Diketahui sebelumnya, selain 66 kasus baru di Kabupaten Banjar, data Dinkes Provinsi Kalsel mencatat bahwa Banjarmasin menjadi episentrum dengan 219 kasus, disusul Banjarbaru 75 kasus, Hulu Sungai Tengah (HST) 49 kasus, dan Tanah Bumbu 48 kasus. Sementara total kasus baru HIV di Kalsel mencapai 632 kasus sepanjang 2025.
Baca Juga: Pasokan Pertamax di HSU Kembali Lancar, Antrean SPBU Mulai Membaik
Dinkes Kalsel menilai pola tersebut konsisten terjadi di mana kota besar dan wilayah berpenduduk padat menjadi episentrum transmisi, dipengaruhi oleh mobilitas tinggi, perilaku berisiko yang meningkat, serta akses skrining kesehatan yang lebih aktif dibandingkan daerah lain. (*)
Editor : M. Ramli Arisno