JAKARTA – Program ambisius mengubah sampah kota menjadi listrik melalui skema waste to energy (WTE) dinilai berpotensi dikembangkan di Kalimantan Selatan. Namun, keterbatasan volume sampah dan biaya logistik masih menjadi hambatan utama.
Plt. Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, menegaskan Kalsel perlu memaksimalkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sebelum mengembangkan WTE ini.
“TPS 3R di beberapa kabupaten/kota sebenarnya sudah ada. Hanya perlu diaktifkan dan dioptimalkan kembali, karena kapasitas terpasangnya belum termanfaatkan sepenuhnya,” ujarnya saat menerima rombongan wartawan Pemprov Kalsel di Jakarta, Senin (17/11).
Hanifah menambahkan, kerja sama dengan industri seperti Indocement dapat menjadi solusi hilir melalui pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF). Namun, proyek skala besar membutuhkan volume minimal 1.000 ton sampah per hari dan sekitar 300 truk pengangkut.
“Kalau hanya di atas kertas, tidak akan jalan. Volume harus benar-benar terpenuhi. Kalau tidak, operasionalnya tidak optimal dan pemerintah daerah bisa terkena sanksi,” tegas mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel itu.
Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo, mengakui pengolahan sampah berbasis listrik ramah lingkungan belum menarik bagi investor. “Sepertinya belum masuk kategori volume. Kalau bisa tembus 1.000 ton per hari, harga jual listriknya pun sangat rendah,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, harga listrik dari WTE hanya sekitar 2 sen dolar AS per kWh, angka yang dinilai tidak kompetitif bagi PLN kecuali dalam skema bisnis ke bisnis. “Dengan harga murah seperti itu, investor mana yang mau? Padahal tarifnya sudah diatur dalam Perpres,” imbuhnya.
Saat ini, Pemprov Kalsel masih mengandalkan pengolahan menuju RDF. Namun, pemanfaatannya baru mencakup sekitar 40 persen dari total sampah. “Tantangan besar ada di biaya logistik. Dua industri semen di Kalsel membutuhkan RDF, tetapi jarak antarwilayah membuat ongkos angkut tinggi. Lalu siapa yang menanggung biaya angkutnya?” tambanya.
Dia menambahkan, Pemprov Kalsel kini tengah mengkaji sistem transportasi terpadu agar pengolahan RDF dan kebutuhan industri dapat saling mendukung. “Ini yang sedang kami rumuskan. Seperti apa skemanya agar semua pihak bisa berjalan bersama,” tutupnya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief