BANJARMASIN – Pemprov Kalsel mendapat alokasi dana sebesar 3,4 juta dolar AS atau sekitar Rp55 miliar lebih untuk mendukung program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+). Program internasional ini untuk menekan emisi karbon dengan cara mencegah deforestasi, mengurangi degradasi hutan, serta mendorong konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Dana berbasis kinerja ini disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) setelah proposal Pemprov Kalsel lolos evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Pendanaan ini merupakan bentuk apresiasi atas capaian penurunan emisi gas rumah kaca di daerah,” kata Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra.
Dijelaskannya, pada tahap pelaksanaan tahun 2025, dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi lahan kritis seluas 250 hektare. Sebanyak 100 hektare di antaranya mulai ditanami pada 27 November mendatang. Lahan milik Pemprov Kalsel itu akan ditanami buah-buahan produktif, tanaman kayu, serta tanaman kulit kayu.
Selain rehabilitasi, dana REDD+ sebutnya, juga dialokasikan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), patroli pengamanan hutan, penguatan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan bantuan ekonomi produktif bagi kelompok perhutanan sosial.
Fatimatuzzahra menekankan bahwa, proposal yang disusun menjadi dasar penting bagi pengajuan pendanaan lanjutan dari lembaga internasional. “Tanpa data dan konsep yang kuat, kita tidak akan mendapatkan dukungan berikutnya,” katanya.
Selain REDD+, Kalsel juga memperoleh dukungan program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dengan pendanaan Rp9 miliar pada tahap pertama dan Rp11 miliar pada tahap kedua.
“Dengan dukungan berbagai pihak, Pemprov Kalsel optimis dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan, menekan emisi karbon, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hutan berkelanjutan,” ujarnya.
Editor : Arief