RANTAU — Pemerintah Kabupaten Tapin terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, transparan, dan terintegrasi. Komitmen itu ditegaskan lewat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satu Data Indonesia (SDI) serta Forum SDI Tapin 2025 yang digelar di Aula Dinas PUPR Tapin, Kamis (23/10/2025).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Tapin Unda Absori dalam arahannya menegaskan, data bukan hanya sekadar angka, tapi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah menghasilkan data yang valid, terpadu, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan Monev menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana kebijakan Satu Data telah diterapkan di Tapin, sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat daerah sebagai produsen, wali, dan pengguna data.
“Sinergi antar-OPD menjadi kunci. Dengan data yang kuat, perencanaan lebih tepat, pelaksanaan lebih efektif, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Unda.
Ia menambahkan, langkah Tapin membangun sistem data terintegrasi adalah bagian dari visi besar menuju pemerintahan yang efisien dan akuntabel.
“Melalui penguatan Satu Data Indonesia, kita menata pondasi Tapin yang maju, transparan, dan dipercaya masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tapin, Wahyudi Pranoto, menjelaskan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem data daerah yang terhubung dengan sistem nasional.
“Penguatan tata kelola data ini adalah fondasi bagi terwujudnya smart government dan pelayanan publik yang efisien,” ujar Wahyudi.
Ia menyebut, saat ini Pemkab Tapin telah mengintegrasikan kebijakan SDI ke dalam platform DSSD-E dan SIPD-RI, dengan fokus pada peningkatan kapasitas produsen dan wali data di setiap perangkat daerah.
“Hasilnya cukup signifikan. Kualitas data daerah meningkat dan indeks pembangunan statistik Tapin ikut naik,” katanya.
Kominfo Tapin juga akan terus melakukan pendampingan teknis serta monitoring rutin untuk menjaga kualitas data dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.
“Setiap SKPD wajib menyusun rencana tindak lanjut dari hasil Monev. Dengan begitu, tata kelola data di Tapin makin solid dan adaptif terhadap transformasi digital,” tandasnya.
Editor : Muhammad Rizky