Gerakan yang diluncurkan pada apel Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10), dinilai sebagai langkah positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak.
Wakil Ketua DPRD Tala, Muslimin, menegaskan ASN memang sepatutnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kepatuhan membayar pajak.
Baca Juga: Kuasa Hukum Sutikno Laporkan Kejari Balangan ke Komisi Kejaksaan RI dan Jaksa Agung
"Langkah ASN menjadi teladan adalah hal penting. Harapannya masyarakat juga sadar dan taat membayar pajak kendaraan bermotor, bahkan pajak lainnya seperti PBB," ujarnya, Jumat (10/10).
Menurut Muslimin, DPRD Tala secara kelembagaan memberikan dukungan penuh terhadap program yang digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel tersebut. Ia menilai, adanya hadiah bagi wajib pajak yang taat merupakan langkah kreatif untuk memacu semangat masyarakat.
"Program ini patut diapresiasi. Dengan adanya insentif dari Bapenda Kalsel, tentu akan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk tertib membayar pajak," tambah politisi dari PDI Perjuangan ini.
Baca Juga: Neni Perjuangkan Drainase
Anggota dewan dari Dapil II itu juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Tala agar ikut menjadi bagian dari gerakan tersebut dengan memastikan pembayaran pajak kendaraan masing-masing tepat waktu.
Sebagai simbol peluncuran gerakan, Bupati Tala Rahmat Trianto menyerahkan langsung Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kepada wajib pajak yang telah melunasi kewajibannya, disertai hadiah helm sebagai bentuk apresiasi.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Bapenda Kalsel dan Ditlantas Polda Kalsel. Gerakan ini diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pajak demi kemajuan daerah.
Baca Juga: Deteksi Satelit NASA Selamatkan Kelumpang Hulu dari Kebakaran Lahan 0,2 Hektare
Program insentif berupa hadiah bagi wajib pajak patuh dinilai efektif sebagai pendekatan persuasif. Selain memberikan reward, gerakan ini juga menekankan pentingnya keteladanan dari pegawai negeri sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Dengan dimulainya gerakan ini dari internal pemerintahan, diharapkan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Tanah Laut meningkat signifikan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan. (*)
Editor : M. Ramli Arisno