BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menyambut kedatangan audiensi anggota Ormas Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) di Ruangan Rapat Kantor Gubernur Kalsel, Kamis (17/4/2025) siang.
Menyambut kedatangan 15 perwakilan anggota SAKUTU, H Muhidin didampingi Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurrullah, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Inf Ilham Yunus, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel Agus Maiyo. Selain itu, bergabung pula beberapa Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.
H Muhidin menyambut hangat kedatangan perwakilan anggota Ormas SAKUTU dan mengapresiasi semangat, serta kepedulian mereka terhadap isu-isu yang terjadi belakangan di Banua. “Ormas menyampaikan tuntutan, yakni masalah aktivitas angkutan batubara yang melewati jalan raya atau jalan milik negara di Kalsel, soal pembangunan stadion internasional, realisasi jalan bypass Martapura-Tanjung, dan evaluasi seluruh SKPD dan BUMD yang bekerja tidak profesional,” ungkap Muhidin.
Pertama, terkait aktivitas angkutan batubara yang melewati jalan raya atau jalan milik negara, Gubernur Kalsel menyatakan pihaknya terus melakukan koordinasi intensif, terutama dengan Polda Kalsel, guna mencari solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat umum maupun kepentingan daerah.
“Kami paham keresahan masyarakat akibat dampak angkutan batubara, baik dari sisi keselamatan maupun kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, kita sedang menyusun langkah-langkah penegakan aturan agar operasional angkutan dapat dikendalikan dengan lebih ketat dan sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Kedua, mengenai pembangunan stadion bertaraf internasional, dijelaskannya proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran. Pemprov Kalsel akan terus berupaya mewujudkan fasilitas olahraga yang representatif dan membanggakan bagi masyarakat. “Ini memang proyek jangka menengah. Namun, komitmen kita jelas, Kalsel membutuhkan stadion besar sebagai pusat kegiatan olahraga dan event berskala nasional maupun internasional. Apalagi IKN di Kalimantan Timur seperti Jakarta dan Kalimantan Selatan sebagai Bandung,” ucapnya.
Ketiga, terkait pembangunan jalan bypass Martapura–Tanjung, H Muhidin menegaskan proyek ini menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur strategis sebagaimana janji misi dari pasangan Muhidin-Hasnur.
Tidak hanya jalan bypass Martapura-Tanjung, menurut Muhidin, Pemprov Kalsel juga memprioritaskan pembangunan jembatan Batulicin-Kotabaru yang kini sudah mendapat bantuan dari pusat sebesar Rp1,5 Triliun
Pemprov Kalsel sedang menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten untuk mendukung percepatan realisasi proyek tersebut. “Jika jalur ini selesai, akan sangat membantu kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat di wilayah hulu Kalsel yang menyambung ke Kaltim,” tambahnya.
Keempat, terkait tuntutan evaluasi terhadap kinerja SKPD dan BUMD, Gubernur menyampaikan ia sangat terbuka terhadap kritik dan evaluasi yang membangun. “Kalau ada SKPD atau BUMD yang tidak maksimal dalam bekerja, tentu akan kita evaluasi. Kita ingin birokrasi yang profesional, melayani dengan hati, dan mampu memberi dampak positif bagi rakyat,” tandasnya.
Gubernur menyampaikan apresiasi atas sikap Ormas SAKUTU yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan bermartabat. Ia berharap komunikasi seperti ini bisa dijaga untuk membangun Banua secara bersama-sama. “Kita menerima masukan dari semua pihak. Baik itu ormas hingga wartawan. Silakan saja kalau ada masukan yang baik untuk pembangunan Banua, kita siap menerima,” pungkasnya.
Koordinator SAKUTU, Aliansyah menyampaikan terima kasih atas sambutan luar biasa dari Pemprov Kalsel. Ia berjanji untuk terus mendukung segala program Muhidin-Hasnur selama terus membawa kemajuan bagi masyarakat.
Menurutnya, keempat tuntutan yang disampaikan bukanlah untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan demi kepentingan masyarakat luas. Ia menyoroti secara khusus dampak serius dari aktivitas angkutan batubara yang masih melintasi jalan umum atau jalan negara di sejumlah wilayah Kalsel. Hal tersebut telah menimbulkan banyak kerugian, baik dari sisi infrastruktur maupun keselamatan masyarakat.
Adanya aktivitas angkutan batubara yang melewati jalan umum membuat jalan-jalan rusak parah, berlubang, bahkan tidak layak dilalui. "Ini sangat mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, termasuk masyarakat biasa,” tegas Aliansyah.
SAKUTU berharap Pemprov Kalsel bersama jajaran Forkopimda segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut secara serius dan berkelanjutan.
Editor : Fauzan Ridhani