MARTAPURA – Penanganan pascabencana di daerah harus disamakan persepsinya. Ini yang menjadi tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajak BPBD Kalsel bertemu di Aula Intan 1 Hotel Grand Qin Banjarbaru, Kamis (14/11) pagi.
Plt Kalak BPBD Banjar, Agus Siswanto menginginkan semua pihak memahami teknis penanganan pascabencana di wilayah Kabupaten Banjar. Narasumber BPBD Kalsel diminta menyosialisasikan kepada perwakilan dari SKPD, kecamatan, kelurahan, maupun desa mengenai rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penanganan dampak psikologis bencana.
“Dalam sesi tanya jawab tadi, ada hal-hal yang luput dari perhatian kita. Seperti banjir tahun 2021, ternyata masih ada kajian yang belum dituntaskan sampai 2024,” ungkapnya.
Menurutnya, ini menjadi masukan agar Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) harus lebih intensif untuk menggerakkan seluruh stakeholder lingkup Pemkab Banjar. “Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi harus terdata dengan akurat dan valid,” tegasnya.
Agus berharap, ke depan seluruh perangkat daerah melakukan pengkajian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Jitupasna sangat penting bagi perangkat daerah. Menurutnya, penanganan bencana jangan hanya berharap satu sumber dana dari APBD Banjar.
“Jadi daerah nantinya bisa menggunakan dana provinsi maupun APBN, serta bisa mendapatkan bantuan dari CSR, bahkan dana desa,” katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Suria Fadliansyah menyampaikan dalam pelaksanaan penanganan pascabencana, diperlukan koordinasi yang baik antara tiga pihak. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
“Diperlukan sinergi yang baik dalam rangka membangun sistem penanganan bencana di wilayah Kalimantan Selatan agar dapat terlaksana dengan sebaik mungkin,” ucapnya.
Menurutnya, indikator utama di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi adalah BPBD mampu membuat Jitupasna dan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Pascabencana.
Suria berharap adanya komitmen dari semua peserta sosialisasi, sehingga paparan dari para narasumber yang disampaikan dapat dilaksanakan dengan baik di wilayah masing-masing. “Supaya mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah bencana,” harapnya.(zkr/gr/dye)