BANJARBARU - Berbagai upaya sudah dijalankan Pemko Banjarbaru untuk mencapai predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori Nindya. Bahkan semakin gencar sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari pemenuhan fasilitas publik yang ramah anak, hingga membuat program pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun, target predikat tersebut belum juga tercapai.
Ketua Gugus Tugas KLA Banjarbaru, Muhammad Kanafi mengakui hal ini. Dari 24 indikator yang disyaratkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mencapai kategori Nindya, ternyata Banjarbaru hanya mampu di level Madya.
“Kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin agar target itu bisa tercapai. Salah satunya adalah pemenuhan fasilitas publik yang ramah anak,” ucapnya, Minggu (2/6) malam.
Kanafi mengklaim bahwa Banjarbaru sudah memiliki beberapa taman umum yang sudah memenuhi kriteria ruang bermain ramah anak. Demikian juga pada instansi atau dinas badan pelayanan publik lainnya.
“Sudah hampir semua membangun dan menyediakan ruang bermain ramah anak. Contohnya di Mal Pelayanan, setiap puskesmas, dalduk, dukcapil, kecamatan, dan kelurahan,” ungkapnya.
Namun, hal tersebut belum bisa membawa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ini menyandang KLA dengan predikat Nindya. “Karena memang perlu effort yang nyata dalam pelaksanaannya. Terutama dari SKPD yang mengampunya yaitu DP3PMP2KB,” tekan Kanafi.
Kendati demikian, level Madya sudah dianggap peningkatan oleh Pemko Banjarbaru. Sejak 2018, Kota Idaman ini hanya mendapatkan predikat dengan kategori Pratama. Sejak 2019, naik peringkat menjadi Madya. Namun, tetap tertahan sampai 2023.
Di tahun ini, Banjarbaru kembali berambisi di kategori Nindya. Hal ini ditegaskan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin. “Ini dilakukan untuk mendorong semangat kemajuan dalam melindungi hak anak,” pintanya saat rapat evaluasi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan standar dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. “Bercermin dari tahun-tahun sebelumnya, tidak terjadi peningkatan dalam peringkat kota layak anak di Kota Banjarbaru,” sentilnya.
Kepala DP3APMP2KB Banjarbaru, Puspa Kencana menyebut jika ingin meraih kategori Nindya tentu tidak bisa menggantungkan harapan pada instansinya saja. Namun, perlu dukungan dari berbagai stakeholder. Baik dari SKPD di Pemko Banjarbaru sendiri maupun pihak swasta.
Misalnya, Dinas Pendidikan berfokus mewujudkan sekolah ramah anak di semua sekolah. Dinas Kesehatan akan berfokus mewujudkan semua puskesmas ramah anak di Banjarbaru. “Demikian juga dengan SKPD lainnya yang punya andil masing-masing dalam mewujudkan Kota Layak Anak,” harapnya.
Menurutnya, sosialisasi dan penguatan perlu dilaksanakan untuk menyamakan persepsi, dan memaksimalkan penginputan data pada evaluasi mandiri Kota Layak Anak di Banjarbaru. Selain mengupayakan pencegahan, juga sebagai langkah untuk memastikan setiap anak memiliki lingkungan yang aman, dan mendukung tumbuh kembang.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief