Muncul gagasan untuk mendirikan perusahaan daerah (perusda) yang khusus mengelola tambatan tongkang di sepanjang Sungai Margasari.
Sekda Tapin, Sufiansyah menegaskan ini merupakan respons atas rusaknya 35 rumah warga Desa Keladan di Kecamatan Candi Laras Utara, Sabtu (22/4) lalu.
"Jadi tak boleh lagi menambat di batang pohon. Nanti disiapkan yang permanen, standar internasional," ujarnya Kamis (27/4).
Perusda itu tak mentok mengurusi tambatan tongkang, bisa juga merambah usaha lain. Yang penting tetap berada di sektor tambang.
"Pemda tidak menambang," tegasnya. "Tetapi kami bisa memanfaatkan hilirnya. Bisa penyewaan angkutan atau penyiraman jalan hauling," sambungnya.
Untuk menuju ke sana, maka perlu payung hukum berupa peraturan daerah (perda).
Drafnya sudah dirancang dan dimasukkan ke Bagian Hukum. Kemungkinan Mei akan dibahas bersama DPRD. "Targetnya pada Juni atau Juli sudah disahkan. Karena dewan juga mendukung penuh," ujarnya.
Dihubungi Radar Banjarmasin kemarin (28/4), Ketua DPRD Tapin, Yamani mengaku menyukai usulan perusda itu.
"Tentu kami dukung. Tapi kalau perusdanya sudah berdiri, harus dikelola dengan baik. Supaya bisa menambah kas daerah," ujarnya.
Yamani menjamin, raperda tersebut akan menjadi prioritas dalam pembahasan dewan.
Total ada 111 warga yang menjadi korban dalam insiden di hari Lebaran tersebut. Saat ini, mereka masih menunggu ganti rugi dari dua perusahaan pemilik tongkang, PT RBS (Rimau Bahtera Shiping) dan PT CNB (Cakrawala Nusa Bahari). (dly/gr/fud) Editor : Arief