Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Gelar Paripurna, Bahas Raperda APBD Balangan 2024

F
Penulis: Fauzan❯
PENYAMPAIAN - Bupati Balangan, H Abdul Hadi menyampaikan Raperda APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2024.(foto: M Dirga/Radar Banjarmasin) 
PENYAMPAIAN - Bupati Balangan, H Abdul Hadi menyampaikan Raperda APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2024.(foto: M Dirga/Radar Banjarmasin) 
PARINGIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dari Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan tahun anggaran 2024, Senin (11/9/2023).

Bupati Balangan, H Abdul Hadi mengatakan, pihak Pemkab Balangan dengan DPRD sudah menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024.

“Ini merupakan salah satu dasar penting yang kita gunakan dalam menyusun rancangan APBD kita untuk tahun anggaran 2024 yang pada hari ini kami sampaikan kepada dewan terhormat,” ujarnya.

Abdul Hadi menambahkan, Pemkab dan Legislatif sudah menyepakati 7 prioritas pembangunan daerah. Hal itu sesuai dengan kebutuhan daerah, dan menjadi dukungan terhadap rencana kerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024.

"Penyampaian rancangan ini merupakan salah satu sarana bagi Pemkab Balangan untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, melaksanakan 7 prioritas tersebut dan menuntaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah periode saat ini," tambah Bupati.

Lebih lanjut Abdul Hadi memaparkan adapun gambaran umum rancangan APBD Kabupaten Balangan tahun 2024 yaitu Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.417.110.834.330,- (dua triliun 417 milyar 110 juta 834 ribu 330 rupiah). Dari jumlah ini, komponen terbesarnya adalah pendapatan transfer, yaitu sebesar Rp. 2.175.138.617.718,- (dua triliun 175 milyar 138 juta 617 ribu 718 rupiah).

Kemudian lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp. 157.512.634.179,- (157 milyar 512 juta 634 ribu 179 rupiah) dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 84.459.582.433,- (84 milyar 459 juta 582 ribu 433 rupiah).

Selanjutnya belanja daerah dianggarkan Rp. 2.361.084.022.994,- (dua triliun 361 milyar 84 juta 22 ribu 994 rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 1.485.178.370.784,- (satu triliun 485 milyar 178 juta 370 ribu 784 rupiah), belanja modal Rp 513.887.295.834,- (513 milyar 887 juta 295 ribu 834 rupiah), belanja tidak terduga Rp 60.000.000.000,- (60 milyar) dan belanja transfer Rp 302.018.356.376,- (302 milyar 18 juta 356 ribu 376 rupiah).

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan berupa SiLPA sebesar Rp. 93.973.188.664,- (93 milyar 973 juta 188 juta 664 rupiah). Jumlah ini akan digabungkan dengan Surplus pendapatan daerah terhadap belanja daerah, yaitu sebesar Rp. 56.026.811.336,- (56 milyar 26 juta 811 ribu 336 rupiah) dan akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp 150 milyar.

“Dari gambaran tersebut kita bisa melihat bahwa secara keseluruhan struktur rancangan APBD tahun anggaran 2024 adalah berimbang,” ucap Bupati Balangan, H. Abdul Hadi.

Dalam kesempatan tersebut, turut disertakan agenda Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Balangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan tahun anggaran 2024.

Nikmah S.Sos sebagai perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan menyampaikan, fungsi APBD secara teoritis memiliki beberapa aspek. Diantaranya sebagai perencanaan yang menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan sebagai pengawasan bahwa anggaran daerah memiliki pedoman untuk menilai.

“Apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai alokasi yang diharapkan menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,” ujarnya.

Ia menyebut fungsi dari APBD Kabupaten Balangan sebagai alokasi yang dapat memberikan keadilan dan kepatutan masih belum maksimal, seperti kurangnya kegiatan dalam rangka peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan masih belum terlaksana.

Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan mengharapkan penyusunan APBD untuk ke depannya bisa lebih optimal. Dengan adanya perencanaan yang matang, maka lebih cepat terealisasinya program-program Pemerintah Daerah agar sifatnya dapat terlaksana dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Balangan.

”Diharapkan penyusunan anggaran belanja untuk penganggaran ke depan bisa lebih optimal, sehingga apa yang jadi program prioritas bisa benar-benar terlaksana sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.(mr-160/oza)

Advertisement
Advertisement
Editor : Fauzan Ridhani

Artikel Terkait

DPRD Soroti Sepinya Pasar Paringin, Disperindag Respons Lewat Belanja Massal

DPRD Soroti Sepinya Pasar Paringin, Disperindag Respons Lewat Belanja Massal

Kondisi Pasar Paringin yang sepi pembeli mendapat sorotan dari DPRD Balangan karena mengancam UMKM. Merespons hal tersebut, Disperindag meny

Kawal Beasiswa Yatim, DPRD Balangan Wanti-Wanti Birokrasi Berbelit

Kawal Beasiswa Yatim, DPRD Balangan Wanti-Wanti Birokrasi Berbelit

DPRD Balangan mendukung jaminan pendidikan anak yatim hingga kuliah, tetapi meminta klaim beasiswa dipermudah dan data penerima diperketat.

Cegah Kasus Hukum, Dana Reses Dan Pokir DPRD Balangan Kini Diawasi Kejaksaan

Cegah Kasus Hukum, Dana Reses Dan Pokir DPRD Balangan Kini Diawasi Kejaksaan

Penggunaan dana reses dan pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Balangan kini berada di bawah pengawasan langsung Kejaksaan Negeri. Hal ini d

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer